Kemenko PMK Belum Terima Laporan Resmi soal Pasien yang Dipantau dan Diawasi di DKI Terkait Virus Corona

Kompas.com - 02/03/2020, 11:03 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) belum mendapatkan laporan resmi tentang adanya 115 orang yang berada dalam pemantauan terduga terinfeksi virus corona atau Covid-19.

"Yang jelas PMK belum dapat laporan hal tersebut (soal pasien diduga terinfeksi virus corona di Jakarta)," ujar Deputi Koordinasi Bidang Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto kepada Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

Selain 115 orang yang berada dalam pemantauan, terdapat pula 32 orang yang berada dalam pengawasan.

Sejauh ini, informasi terkait hal tersebut diketahui dan didapatkan pihaknya dari pemberitaan media.

Kendati demikian, Agus menegaskan, pihaknya akan menelusuri laporan tersebut. 

"Kami sedang menelusuri secepatnya," kata Agus.

Baca juga: Anies: 115 Orang Dipantau, 32 Diawasi Terkait Virus Corona di DKI

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hingga kini belum ada pasien yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19 atau virus Corona di DKI Jakarta.

Menurut Anies, tercatat 115 orang dalam pemantauan dan 32 orang dalam pengawasan yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Pasien yang berada dalam pemantauan dan pengawasan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE).

Baca juga: Pemerintah Diminta Jawab Keraguan Internasional soal Penanganan Virus Corona

Mereka dipantau dan diawasi karena memiliki gejala awal dan riwayat perjalanan dari negara terjangkit virus corona.

"Di DKI ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 orang pasien dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," kata Anies di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X