Rp 72 Miliar untuk Influencer dalam Atasi Dampak Virus Corona, Pengamat: Mau Diapain?

Kompas.com - 02/03/2020, 10:32 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan Rp 72 miliar untuk jasa influencer demi meningkatkan sektor pariwisata yang lesu karena wabah virus corona.

Agus mempertanyakan tujuan dan tolok ukur kinerja para influencer tersebut.

"Influencer kan cuma influencer, terus mau diapain?! Pak Menteri Pariwisata tidak ngomong sama sekali. Ada pernyataan Menteri Pariwisata tentang strategi dia menangani krisis? Kan enggak ada," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Ia pun menilai bahwa pemerintah harus membeberkan langkah konkret dalam menangani lesunya pariwisata akibat virus corona.

Agus pun mencontohkan promo paket pariwisata antara tiket pesawat dengan hotel. Menurut dia, hal itu berpotensi meningkatkan minat wisatawan.

"Strateginya dulu disusun, bagaimana cara menaikkan pariwisata, kita harus mengembangkan domestik, saya bertanya, saya mau ke Bali, aman enggak di Bali, jangan-jangan ada corona di sana, aman enggak ke Belitung," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini kan hotel masih mahal, ini gimana di-package. Atau misal katakan, semua tiket sampai Mei murah, Anda mau ke mana saja package dengan hotel, pasti orang mau," ujar Agus.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Influencer, Fadli Zon: Ini Cara-cara Amatiran

Agus berpendapat, pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas soal penanganan virus tersebut saat ini.

Ia tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih kepada topik ekonomi.

Agus menuturkan, hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat serta bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

"Kita sudah krisis ini dari sisi kebijakannya. Jadi itu makanya penyakitnya dianggap tidak serius memang kita," kata Agus.

Baca juga: Pemerintah Diminta Beberkan Langkah Konkret Penanganan Virus Corona

Maka dari itu, ia meminta pemerintah membeberkan langkah konkret penanganan virus corona di Tanah Air.

Setelah itu, kata Agus, pemerintah mengungkapkan strategi mengatasi masalah ekonomi akibat mewabahnya virus corona di dunia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X