Pemerintah Diminta Jawab Keraguan Internasional soal Penanganan Virus Corona

Kompas.com - 02/03/2020, 09:51 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. HandoutWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moedrijat meminta pemerintah secara tegas meyakinkan internasional mengenai status Indonesia terkait penyebaran virus corona.

Sebab, kata dia, beberapa negara mempertanyakan status virus corona di Indonesia. Bahkan, memasukan Indonesia dalam daftar negara yang patut diwaspadai.

"Sejumlah negara mempertanyakan status Indonesia. Terakhir diberitakan Departemen Kesehatan Australia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang diwaspadai bersamaan dengan China, Iran, Italia, dan Korea Selatan (Korsel)," kata politisi yang akrab disapa Rerie dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

Rerie juga menyoroti kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan sementara penerimaan jemaah umrah dari 23 negara termasuk Indonesia sebagai antisipasi wabah virus corona.

Padahal, kata dia, sejauh ini, pemerintah Indonesia belum menyatakan ada satu orang yang positif terdampak virus corona.

“Pemerintah harus mampu menjawab keraguan berbagai pihak,” ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Beberkan Langkah Konkret Penanganan Virus Corona

Lebih lanjut, Rerie meminta pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah untuk tidak menyederhanakan potensi ancaman dari penyebaran virus corona.

"Negara harus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengakui sambil mengingatkan bahwa dunia belum mampu mengendalikan wabah Covid-19," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2020).

Bambang mengatakan, data penyebaran dan korban meninggal akibat virus corona di berbagai negara harus dicermati dan pedoman pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Tidak hanya pemerintah, melainkan semua unsur masyarakat pun harus all out mencegah dan menangkal penyebaran virus ini. Semua pihak harus peduli mengingat proses penyebaran dan penularannya begitu mudah dan cepat," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan atas Penyebaran Virus Corona

Diketahui, dunia internasional menyoroti Indonesia terkait penanganan virus corona. Salah satunya adalah Australia.

Melansir dari The Sidney Herald, negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Singapura, Thailand dan Australia semuanya memiliki populasi yang jumlahnya lebih kecil dari Indonesia dan setidaknya telah melakukan sepuluh kali lebih banyak tes.

Terkait dengan kasus Indonesia yang nol kasus, Perdana Menteri Australia Scott Morisson memberikan komentarnya.

Morrison mengatakan kepada stasiun radio 3AW bahwa klaim nol infeksi di Indonesia adalah akibat dari ketidakmampuan Indonesia untuk menguji virus corona.

“Ini adalah negara yang sangat besar dengan banyak pulau dan akan sangat sulit untuk memberikan jaminan absolut tentang angka-angka itu," kata dia.

“Saya tidak bermaksud bahwa (tidak sopan), Indonesia memiliki sistem kesehatan yang berbeda dengan Australia dan kami berdua memiliki kapasitas yang berbeda untuk memberikan jaminan tersebut,” lanjutnya.

Baca juga: Update Terbaru Virus Corona: Positif di 64 Negara, 3.006 Orang Meninggal, 88.227 Terinfeksi

 

Sementara itu Associate Professor Politik Indonesia di The Australian National University, Greg Fealy mengatakan, dia skeptis terhadap klaim virus corona belum sampai di Indonesia. Akan tetapi dirinya tidak berpikir bahwa pihak berwenang Indonesia berbohong.

Sebab apabila itu terjadi, menurut dia, potensi risiko bagi populasi Indonesia akan terlalu tinggi.

"Saya pikir lebih mungkin jika ada pasien virus corona di sana dan mereka belum terdeteksi." ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X