Pemerintah Dinilai Tak Punya Kebijakan yang Jelas soal Penanganan Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona.

"Sekarang memang karena tidak jelas sebetulnya untuk Covid-19 itu bagaimana policy-nya pemerintah selain hanya berdoa dan tidak, tidak ada, tidak ada (yang positif terjangkit virus corona)," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Merespon Dunia Internasional yang Ragukan Indonesia Bebas Corona

Menurut Agus, pemerintah belum memberikan petunjuk jelas. Misalnya, terkait apa yang harus dilakukan masyarakat dan ke mana tempat yang harus dituju jika mengalami gejala penyakit yang disebabkan covid-19.

Selain itu, Agus juga menyinggung soal kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, baik melalui bandara maupun pelabuhan.

Dalam pandangannya, tak ada kebijakan penanganan yang konkret dalam menangani situasi yang membahayakan.

"Kita ke mana nih kalau ada yang kena, kan enggak ada petunjuk itu ke publik, saya belum dengar yang pasti kecuali tadi, berdoa, dan sebagainya. Itu lebih berbahaya menurut saya, karena real policy-nya seperti apa sih, siapa yang mengawasi," ujar dia.

Baca juga: Bertambah 34 Negara dalam Sepekan, Ini Daftar 64 Negara Terinfeksi Virus Corona

"Misalnya, sekarang kita punya 34 bandara internasional, dengan situasi seperti ini sebetulnya hanya dibuka katakan tidak lebih dari 3 bandara, Soekarno-Hatta, Denpasar sama Kualanamu sehingga kontrol dari orang asing yang masuk ke sini kan jelas. Kebijakan itu pun kan tidak ada," sambung Agus.

Ia pun tak memungkiri bahwa pendekatan penanganan pemerintah dalam isu ini lebih kepada sektor ekonomi.

Agus menuturkan, hal itu tak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat serta bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah kota di Indonesia.

"Kita sudah krisis ini dari sisi kebijakannya. Jadi itu makanya penyakitnya dianggap tidak serius memang," kata Agus.

Baca juga: Politisi PKS Minta Jokowi Yakinkan Publik RI Bebas Virus Corona

Meski aspek ekonomi juga penting, Agus menuturkan, pemerintah seharusnya menjelaskan langkah dalam menangani dan mencegah penyebaran wabah di Indonesia.

Setelah itu, pemerintah mengungkapkan strategi mengatasi masalah ekonomi akibat mewabahnya virus corona di dunia.

"Sekarang penyebabnya apa krisis itu, kan corona, terus tambah banjir, itu dua hal buat kita. Bagaimana penanganannya? Kedua, ekonominya apa yang mau dijelaskan," ucapnya.

Melansir SCMP, per Minggu (1/03/2020), total ada 86.529 kasus secara global, 2.979 kematian, dan 41.958 orang yang dinyatakan sembuh.

Sebanyak 61 negara telah mengkonfirmasi adanya temuan infeksi virus corona.

Dunia sangat serius menyikapi penyebaran virus ini. Namun, sampai saat ini virus corona dilaporkan belum terdeteksi di Indonesia.

Baca juga: Luhut: Pariwisata RI Rugi hingga 500 Juta Dollar AS akibat Virus Corona

Sayangnya, alih-alih melakukan sosialisasi dan pencegahan virus corona agar masyarakat lebih siap, beberapa pejabat justru menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan kelakar.

Salah satu contohnya seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, saat ditanya mengenai isu enam orang yang diduga terinfeksi virus corona dan masuk ke Batam.

Luhut mengatakan virus corona telah pergi dari Indonesia.

"Corona? Corona masuk Batam? Hah? Mobil Corona. Corona kan sudah pergi dari Indonesia," ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Politisi PKS: Presiden Saja yang Sampaikan RI Masih Bebas Kasus Corona

Corona yang dimaksud adalah mobil Toyota Corona yang dirakit di Indonesia, yang sejak tahun 1998 berhenti diproduksi.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa langkah pencegahan sejak Januari 2020.

Pencegahan tersebut, antara lain memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara, melarang maskapai nasional ke China, dan menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia.