Kompas.com - 01/03/2020, 17:11 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menduga SM tidak beraksi sendirian saat menyimpan zat radioaktif secara ilegal di rumahnya dan menawarkan jasa dekontaminasi.

"Tidak mungkin ya dia sendiri, barang darimana, nanti menyalurkannya ke mana," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra kepada Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Kendati demikian, Asep menuturkan, hal tersebut masih didalami lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Baca juga: Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Selain itu, polisi juga menduga bahwa SM telah cukup lama menyimpan radioaktif secara ilegal dan menawarkan jasa dekontaminasi.

Bahkan, menjual jasa dekontaminasi diduga sudah menjadi mata pencarian SM.

Kendati demikian, Asep belum dapat memastikan sejak kapan SM melakukan tindakan ilegal tersebut.

"Kurun waktunya belum bisa kita tentukan, tetapi dari mekanisme kerja yang ada dan praktik yang dilakukan, kita menduga seperti itu," ujarnya.

Salah satu indikasi dari dugaan tersebut adalah karena tingkat radiasi dari zat radioaktif yang ditemukan di rumah SM sudah menurun.

Dari rumah SM di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, aparat menemukan zat radioaktif jenis Cs 137 dan zat radioaktif lainnya.

Menurut Asep, mengingat sifat radioaktif yang luruh, temuan itu menunjukkan bahwa zat tersebut sudah cukup lama berada di rumahnya.

"Diketemukan zat radioaktif itu sudah mulai menurun radiasinya. Kan sifat radioaktif itu luruh, maksudnya lama-lama dia berkurang radiasinya. Itu menandakan bahwa barang itu sudah lama di rumah," tutur dia.

Hingga saat ini, pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) tersebut masih berstatus sebagai saksi.

Namun, atas tindakannya menyimpan zat radioaktif tanpa izin, polisi menegaskan bahwa SM berpotensi menjadi tersangka.

SM dapat dijerat Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku adalah dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Temuan radiasi nuklir itu bermula pada akhir Januari lalu saat Bapeten mencoba alat pendeteksi radiasi yang baru dibeli.

Baca juga: Polisi Duga SM Sudah Lama Simpan Zat Radioaktif dan Tawarkan Jasa Dekontaminasi

Saat alat itu dibawa ke Kompleks Perumahan Batan Indah, muncul indikasi adanya radiasi di lokasi itu.

Di kawasan Serpong memang ada reaktor nuklir skala kecil. Anehnya, di sekitar reaktor itu tidak ada indikasi radiasi.

Indikasi radiasi justru muncul di perumahan warga yang letaknya 3 kilometer dari reaktor.

Bapeten akhirnya menemukan benda-benda yang pernah berhubungan dengan produk nuklir terkubur di sebuah tanah kosong di sela-sela rumah penduduk di Perumahan Batan Indah itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X