Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: BIN Jadi Mitra Utama Panja Ketahanan Negara untuk Virus Covid-19

Kompas.com - 01/03/2020, 15:14 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan menjadikan Badan Inteljen Negara (BIN) hingga Kementerian Pertahanan sebagai mitra utama panitia kerja (Panja) Ketahanan Negara untuk Virus Covid-19.

"Menteri pertahanan dan BIN yang sebagai mitra utama dalam hal ini (panja)," ujar anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Bobby mengatakan, keterlibatan sektor militer dalam pencegahan corona sudah dilakukan sejumlah negara.

Baca juga: Politisi PKS: Presiden Saja yang Sampaikan RI Masih Bebas Kasus Corona

Dengan begitu, nantinya panja dapat bekerja guna melakukan kajian melalui instumen yang disiapkan DPR.

Menurutnya, virus corona tidak hanya menjadi menjadi masalah bagi Indonesia. Melainkan sudah menjadi masalah dunia.

Karena itu, panja hadir untuk memberikan jaminan agar negara melakukan langkah stategis guna melindungi warganya dari corona.

"Kita memastikan negara melakukan kewajibannya untuk melakukan penanganan," kata dia.

Baca juga: [HOAKS] Paus Fransiskus Positif Terinfeksi Virus Corona

Diberitakan sebelumnya, Komisi-komisi di DPR telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) guna memastikan adanya kajian ketahanan nasional terkait penanggulangan virus corona.

"Jadi kami ingin memastikan melalui panja ini bahwa ada instumen negara yang memang mengkaji aspek ketahanan nasional terhadap dampak dari virus corona ini," ujar Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Adapun nama resmi panja tersebut adalah Panja Ketahanan Negara untuk Virus Covid-19.

Baca juga: [HOAKS] 6 Kota di Indonesia Masuk Zona Kuning Virus Corona

Bobby menyebut, penyebaran virus corona dikhawatirkan akan berdampak ke berbagai macam dimensi kenegaraan. Termasuk ketahanan nasional.

Menurutnya, dengan adanya panja tersebut, maka negara akan memiliki opsi dan kajian dalam rangka menghadapi virus corona.

Selain itu, panja ini juga bertujuan untuk memastikan adanya kesiap-siagaan dari militer dalam mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Laporkan Kasus Pertama, Armenia Jadi Negara ke-26 di Eropa yang Konfirmasi Virus Corona

Seperti Dewan Ketahanan Nasional (Wamtanas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), hingga Badan Inteljen Negara (BIN).

Bobby meminta agar para lembaga militer memiliki kesiap-siagaan jika terjadi situasi terburuk.

"Itu memiliki tingkat kesiap-siagaan untuk menghadapi situasi yang paling buruk itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com