Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Minta Jokowi Yakinkan Publik RI Bebas Virus Corona

Kompas.com - 01/03/2020, 15:14 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan informasi belum adanya kasus virus corona di Indonesia harus disampaikan Presiden Joko Widodo supaya tak sekadar menjadi wacana publik.

"Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan, wakil menteri kesehatan, ini saya kira hanya menjadi wacana publik," ujar Bukhori saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).
Bukhori menyadari bahwa posisi DPR tidak memiliki andil dalam melakukan penelitian terkait pencegahan virus corona.

Baca juga: Politisi PKS: Presiden Saja yang Sampaikan RI Masih Bebas Kasus Corona

Namun demikian, pihaknya memiliki tanggung jawab guna memastikan masyarakat tak terdampak.

Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah Jokowi mengambil alih peran menteri yang selama ini menyampaikan informasi terkait belum adanya kasus corona di Indonesia.

"Jadi sebagai wakil rakyat memang tidak memiliki andil dalam scienctific karena itu bukan tugas kami. Taapi tugas kami adalah bagaimana saya mengamankan rakyat kami, bagaimana saya melindungi rakyat kami dan bagaimana saya mengadvokasi rakyat kami," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah memastikan kasus virus corona belum menjangkiti Indonesia.

"Tadi kita rapat kabinet, kabar gembiranya itu tidak ada satupun kasus corona di sini (Indonesia)," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Laporkan Kasus Pertama, Armenia Jadi Negara ke-26 di Eropa yang Konfirmasi Virus Corona

Dia mengatakan setelah kasus virus corona mulai menyebar di berbagai negara, Pemerintah Indonesia telah memeriksa 232 orang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyatakan seluruhnya negatif dari corona.

"Jadi belum ada orang terinfeksi corona. Ada 232 orang minta diperiksa dan itu sudah diperiksa, ternyata negatif. Indonesia ini nol dari kasus corona sampai hari ini. Kita bersyukur," ungkap Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com