Politisi PKS Minta Jokowi Yakinkan Publik RI Bebas Virus Corona

Kompas.com - 01/03/2020, 15:14 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan informasi belum adanya kasus virus corona di Indonesia harus disampaikan Presiden Joko Widodo supaya tak sekadar menjadi wacana publik.

"Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan, wakil menteri kesehatan, ini saya kira hanya menjadi wacana publik," ujar Bukhori saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).
Bukhori menyadari bahwa posisi DPR tidak memiliki andil dalam melakukan penelitian terkait pencegahan virus corona.

Baca juga: Politisi PKS: Presiden Saja yang Sampaikan RI Masih Bebas Kasus Corona

Namun demikian, pihaknya memiliki tanggung jawab guna memastikan masyarakat tak terdampak.

Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah Jokowi mengambil alih peran menteri yang selama ini menyampaikan informasi terkait belum adanya kasus corona di Indonesia.

"Jadi sebagai wakil rakyat memang tidak memiliki andil dalam scienctific karena itu bukan tugas kami. Taapi tugas kami adalah bagaimana saya mengamankan rakyat kami, bagaimana saya melindungi rakyat kami dan bagaimana saya mengadvokasi rakyat kami," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah memastikan kasus virus corona belum menjangkiti Indonesia.

"Tadi kita rapat kabinet, kabar gembiranya itu tidak ada satupun kasus corona di sini (Indonesia)," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Laporkan Kasus Pertama, Armenia Jadi Negara ke-26 di Eropa yang Konfirmasi Virus Corona

Dia mengatakan setelah kasus virus corona mulai menyebar di berbagai negara, Pemerintah Indonesia telah memeriksa 232 orang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyatakan seluruhnya negatif dari corona.

"Jadi belum ada orang terinfeksi corona. Ada 232 orang minta diperiksa dan itu sudah diperiksa, ternyata negatif. Indonesia ini nol dari kasus corona sampai hari ini. Kita bersyukur," ungkap Mahfud.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X