Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Terdampak Corona, Pemerintah Diminta Perketat Jalur Masuk ke Indonesia

Kompas.com - 29/02/2020, 15:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Muhammad Adib Khumaidi mengatakan, Indonesia sangat rawan terdampak virus corona.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan di jalur masuk ke Indonesia serta menyediakan alat thermal scanner.

"Ya jadi pemeriksaan khusus dalam artian apakah harus ada pemeriksaan screening? Harus. Ada beberapa jalur masuk melalui bandara, laut, perbatasan darat pun juga ada, sehingga juga kemudian, thermal scan juga harus ada," kata Adib di Hotel Santika, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Ada Larangan Umroh, Pemerintah Diminta Tegaskan Indonesia Bebas Virus Corona ke Arab Saudi

Adib mengaku sudah mendapat laporan dugaan virus corona sebanyak 116 kasus.

Namun, kata dia, setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium terduga virus corona dinyatakan negatif.

"Tetapi 116 yang terduga dan dikofirmasi oleh Badan Litbang Kemenkes untuk pemeriksaan laboratoriumnya, ternyata hasil ya masih negatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Adib mengimbau masyarakat Indonesia menjaga kebersihan agar tak mudah terdampak virus corona.

Ia menyarankan masyarakat untuk mengenakan masker dan mencuci tangan setelah melakukan kegiatan.

"Termasuk etika batuk ya, etika batuk itu perlu. Kalau pun kita ada dalam satu lokasi yang itu berkumpul banyak massa, maka memang kita sarankan memakai masker," pungkasnya.

Baca juga: Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya menyatakan, pemerintah memastikan bahwa kasus virus corona belum ada di Indonesia.

"Tadi kita rapat kabinet, kabar gembiranya itu tidak ada satu pun kasus corona di sini (Indonesia)," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Dia mengatakan, setelah kasus corona mulai menyebar di berbagai negara, Pemerintah Indonesia telah memeriksa 232 orang.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa semuanya negatif dari corona.

"Jadi belum ada orang terinfeksi corona. Ada 232 orang minta diperiksa dan itu sudah diperiksa, ternyata negatif. Indonesia ini nol dari kasus corona sampai hari ini. Kita bersyukur," ujar Mahfud.

Baca juga: Tembus 55 Negara, WHO Naikkan Tingkat Ancaman Virus Corona ke Level Sangat Tinggi

WHO Representative untuk Indonesia, Dr N Paranietharan mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah mitra di Indonesia melakukan pemantauan dan mempersiapkan sistem.

Menurut dia, Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk bersiap menghadapi penyebaran virus corona Wuhan, yang juga dikenal dengan COVID-19.

“Beberapa kegiatan saat ini sedang berlangsung, dari melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengamatan di pintu masuk di seluruh negeri, memastikan kapasitas laboratorium dan ketersediaan alat tes khusus, hingga melengkapi rumah sakit yang ditunjuk dengan fasilitas yang memadai untuk mengelola orang yang dicurigai dan/ atau orang yang terinfeksi,” papar Paranietharan, menjawab pertanyaan yang diajukan Kompas.com.

Paranietharan mengatakan, Indonesia saat ini telah memiliki alat tes yang diperlukan untuk melakukan tes khusus untuk mendeteksi infeksi coronavirus (COVID-19) dengan cepat.

“Seperti dilaporkan oleh Departemen Kesehatan semua sampel yang dikumpulkan dan diuji telah mengembalikan hasil negatif ada 12 Februari 2020,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com