Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Kompas.com - 29/02/2020, 09:01 WIB
Foto  pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia beredar di media sosial. IstimewaFoto pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia beredar di media sosial.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Asean-US Summit yang rencananya digelar pada pekan kedua Maret 2020 di Las Vegas, Amerika Serikat, ditunda karena virus Corona (Covid-19).

Padahal, Istana sudah menyewa pesawat berbadan lebar milik Garuda Indonesia untuk Presiden Joko Widodo dan rombongan berangkat ke acara itu.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengaku pihaknya sudah mendapat konfirmasi dari Amerika Serikat soal penundaan ini.

"Ibu Menlu sudah dilaporkan oleh Wakil Dubes RI di DC informasi resmi yang disampaikan pihak AS atas penundaan KTT tersebut," kata Teuku saat dikonfirmasi, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Beredar Foto Diduga Pesawat Baru Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Teuku juga membenarkan bahwa penundaan itu terkait penyebaran virus Corona.

"Sebagaimana yang diungkap di media terkait upaya AS menangani masalah Covid 19," kata dia.

Pihak Sekretariat Presiden sebelumnya sudah menyewa pesawat Garuda berbadan lebar untuk kunjungan Jokowi ke AS.

Foto pesawat Garuda Boeing 777-300ER yang dicat layaknya pesawat kepresidenan sempat viral dan jadi perbincangan di media sosial.

Pihak istana pun membenarkan menyewa pesawat Garuda agar Presiden Jokowi dan rombongan tak melakukan banyak transit saat pergi ke AS.

Baca juga: Istana Sewa Pesawat Garuda untuk Kunjungan Jokowi ke AS

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, dengan menyewa pesawat ini, maka Presiden Jokowi dan rombongan bisa menghindari transit di negara yang positif virus Corona.

Sebab, perjalanan dari Indonesia ke Las Vegas, Amerika Serikat, dapat ditempuh dengan satu kali transit saja.

“Waktu tempuh maksimal penerbangan dari Boeing 777-300ER adalah 14 jam sehingga penerbangan dari Jakarta ke Las Vegas, lokasi KTT berlangsung, dengan pesawat berbadan lebar ini, dapat ditempuh hanya dengan satu kali transit,” ucap Heru dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2020).

“Manfaat lainnya dengan waktu maksimal penerbangan di atas 12 jam adalah tempat transit dapat dipilih negara yang aman dari penyebaran virus Corona,” kata Heru.

Baca juga: Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Jika menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 tipe Boeing 737-800 saat ini, maka Presiden dan rombongan harus melakukan beberapa kali transit.

Sehingga, menurut dia, perjalanan bisa mencapai dua hari.

Selain efisiensi waktu, Heru menyebut penyewaan pesawat ini juga demi pengematan anggaran.

Daya tampung pesawat yang luas membuat menteri pendamping dapat berada dalam satu pesawat.

"Sehingga akan jauh lebih murah dibandingkan jika para menteri ini satu persatu menggunakan pesawat komersil," ucap Heru.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X