Puan Sebut Pemerintah Tak Maksimal Sosialisasikan RUU Cipta Kerja, Ini Respons Airlangga

Kompas.com - 28/02/2020, 20:47 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (7/2/2020). Dokumen DPP Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan segera menyosialisasikan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja secara paralel.

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang menilai pemerintah tak maksimal menyosialisasikan RUU Cipta Kerja.

"Ya kan RUU itu disosialisasikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kita, nanti disosialisasikan secara paralel," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Puan Sebut Pemerintah Tak Maksimal Sosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Lebih lanjut, ketika ditanya mekanisme paralel untuk menyosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada masyarakat, Airlangga mengatakan, pemerintah akan membuat jadwal sosialisasinya lebih dulu.

"Paralelnya kan baru mulai dari surpres (Surat Presiden) baru mulai. Nanti ada agendanya," ujarnya.

Baca juga: LIPI: RUU Cipta Kerja Lemahkan Posisi Buruh dalam Dewan Pengupahan

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah kurang maksimal menyosialisasikan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Puan menanggapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menuai kritik dari masyarakat.

"Belum maksimal, kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah akan sama-sama menyosialisasikan (Omnibus Law RUU Cipta Kerja)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Belum Dibahas di DPR agar Tak Bikin Gaduh Masyarakat

Puan mengatakan, DPR akan membentuk tim untuk Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut Puan, langkah ini perlu dilakukan menyusul ditemukannya pasal-pasal kontroversial dan pasal yang dinilai merugikan pekerja dalam draf RUU Cipta Kerja yang diberikan pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X