Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Kompas.com - 28/02/2020, 20:13 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik Hakim Mahkamah Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik Hakim Mahkamah Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik Hakim Mahkamah Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, susunan Hakim Mahkamah Partai ini, berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nomor AHU.4.AH.11.01-13 tanggal 3 Februari 2020.

"Setelah pengucapan sumpah, Mahkamah Partai dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa internal Partai Golkar," kata Lodewijk.

Baca juga: Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Setelah Lodewijk membacakan surat dari Kemenkumham, Airlangga mengumumkan nama-nama Hakim Mahkamah Partai Golkar.

Airlangga menunjuk Adies Kadir sebagai Ketua Mahkamah Partai.

"Ketua Adies Kadir, Wakil Ketua John Kenedy Azis, selanjutnya anggota yaitu Heru Wibowo, Dewi Asmara, Christina Aryani, Supriansa dan Muhammad Sattu Pali," kata Airlangga.

Kemudian, seluruh jajaran Hakim Mahkamah Partai diambil sumpah, dan dilanjutkan dengan prosesi penyematan lencana.

Baca juga: Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Hakim Mahkamah Partai harus segera dilantik, karena sengketa internal partai bisa rawan terjadi menjelang Pilkada.

"Kita segera lantik karena tentunya kita mendapat pilkada, yang lain tentunya banyak potensi sengketa, sehingga kita mempersiapkan mahkamah partai ini untuk bekerja," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X