Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Kompas.com - 28/02/2020, 18:13 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan memanggil Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa untuk diminta klarifikasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipermasalahkan ojek online (ojol).

Hari ini, ojol berunjuk rasa di depan Gedung DPR terkait revisi UU tersebut.

"Karena ini sudah membuat perhatian di masyarakat khususnya ojek online datang, maka kami akan minta pembahasan dan klarifikasi dari yang bersangkutan (Nurhayati)," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Ia menilai, wajar jika ada pro dan kontra terkait pembahasan suatu RUU.

Baca juga: Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Dasco pun memastikan aspirasi massa ojol hari ini akan disampaikan ke Komisi V DPR yang membahas RUU Lalu Lintas.

"Kami sudah sampaikan dalam menyikapi ini kan ada beberapa macam pendapat sebenarnya. Bahwa ada pendapat lain yang tidak setuju kan sah-sah saja sebenarnya," ucap dia.

"Tapi aspirasi sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada teman-teman yang sedang membahas UU tersebut," kata Dasco. 

Dia pun kembali menegaskan soal pembentukan tim kecil yang akan melibatkan pengemudi ojol.
Dasco menyebut, tim kecil itu agar para pengemudi ojol lebih mudah menyampaikan aspirasi.

"Tentunya kami berharap bisa efektif bagi mereka menyampaikan aspirasi dan berdiskusi. Daripada mereka datang ke sini kemudian mengganggu aktivitas mereka sendiri dan banyak orang," ujar dia.

Massa pengemudi ojek online (ojol) meminta agar mereka dilibatkan dalam pembahasan revisi UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Pimpinan DPR Imbau Komunitas Ojol Bentuk Tim Kecil untuk Berdiskusi

Mereka menuntut agar kendaraan roda dua menjadi transportasi khusus terbatas. Tuntutan disampaikan di di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senayan, Jumat (28/2/2020).

"Kami berharap nanti ada revisi UU ya dilibatkan. Misal sebagai perumus juga. Jadi benar-benar dilibatkan pelaku," kata juru bicara Tiposi 2020 (Tahun Ideal Perjuangan Ojol Seluruh Indonesia), Lutfi Iskandar di lokasi.

Ia mengatakan, aksi pengemudi ojol hari ini berangkat dari pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa terkait revisi UU Lalu Lintas.

Menurut Lutfi, pernyataan Nurhayati soal revisi UU Lalu Lintas bisa mengancam keberadaan ojol.

"Beberapa waktu lalu Ibu Nurhayati mengeluarkan statement penolakan angkutan roda dua jadi transportasi. Di sini yang terancam adalah driver ojol. Karena kami muncul ya sebagai ojek yang bawa orang. Kalau bawa makanan atau barang kan kurir. Makanya kami memperjuangkan masa depan kita," tutur dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com