Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Kompas.com - 28/02/2020, 17:25 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman berharap, Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif dalam meredakan situasi keamanan di India pasca-bentrokan atas penolakan Citizenship Amendment Act (CAA) yang juga disebut sebagai UU Kewarganegaraan Anti-Muslim.

Komunikasi yang dibangun diharapkan dapat meredakan aksi unjuk rasa yang kini telah berujung pada tewasnya sejumlah orang, baik dari sisi umat Muslim maupun Hindu.

“Bagaimana pihak India bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-sebaiknya," kata Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Ia pun turut prihatin dan berduka cita atas insiden yang telah memakan korban jiwa ini.

“Tentu kita menganggap bahwa kejadian ini tidak sepantasnya terjadi di era seperti ini, terjadi sebuah sentimen yang luar biasa sehingga menelan korban dan lainnya," kata dia.

Menurut Sohibul, India dapat belajar dari Indonesia tentang bagaimana menjaga toleransi antarumat beragama.

"Kami berharap umat Islam di sana dihormati secara layak," kata dia. 

Sebelumnya, banyak aktivis dan politisi menilai isi CAA sangat bersifat berpecah belah, diskriminatif, dan melanggar konstitusi sekuler negara.

Selain itu, pakar hukum menilai, tindakan aparat India terhadap massa pengunjuk rasa anti UU kewarganegaraan (CAA) dipengaruhi oleh agitasi pada masa kolonial.

Dilansir dari BBC, setidaknya 13 orang tewas (baik Hindu maupun Muslim) terbunuh dalam kerusuhan tersebut. Sumber lain mengatakan, 23 orang tewas.

Dari 13 korban tewas, seorang polisi dinyatakan gugur. Dia bernama Ratan Lal.

Selain itu, ada seorang reporter saluran lokal India JK 24x7 yang tertembak dan dua wartawan NDTV yang dipukuli.

Baca juga: Tindak Kekerasan Aparat India, Hasil Cuci Otak Pemerintah Sejak Kolonial

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X