Soal Bentrokan Muslim-Hindu di India, Presiden PKS Minta Indonesia Ikut Redakan Situasi

Kompas.com - 28/02/2020, 17:25 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman berharap, Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif dalam meredakan situasi keamanan di India pasca-bentrokan atas penolakan Citizenship Amendment Act (CAA) yang juga disebut sebagai UU Kewarganegaraan Anti-Muslim.

Komunikasi yang dibangun diharapkan dapat meredakan aksi unjuk rasa yang kini telah berujung pada tewasnya sejumlah orang, baik dari sisi umat Muslim maupun Hindu.

“Bagaimana pihak India bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-sebaiknya," kata Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Dubes India Jelaskan Kondisi Negaranya Pascakerusuhan

Ia pun turut prihatin dan berduka cita atas insiden yang telah memakan korban jiwa ini.

“Tentu kita menganggap bahwa kejadian ini tidak sepantasnya terjadi di era seperti ini, terjadi sebuah sentimen yang luar biasa sehingga menelan korban dan lainnya," kata dia.

Menurut Sohibul, India dapat belajar dari Indonesia tentang bagaimana menjaga toleransi antarumat beragama.

"Kami berharap umat Islam di sana dihormati secara layak," kata dia. 

Sebelumnya, banyak aktivis dan politisi menilai isi CAA sangat bersifat berpecah belah, diskriminatif, dan melanggar konstitusi sekuler negara.

Selain itu, pakar hukum menilai, tindakan aparat India terhadap massa pengunjuk rasa anti UU kewarganegaraan (CAA) dipengaruhi oleh agitasi pada masa kolonial.

Dilansir dari BBC, setidaknya 13 orang tewas (baik Hindu maupun Muslim) terbunuh dalam kerusuhan tersebut. Sumber lain mengatakan, 23 orang tewas.

Dari 13 korban tewas, seorang polisi dinyatakan gugur. Dia bernama Ratan Lal.

Selain itu, ada seorang reporter saluran lokal India JK 24x7 yang tertembak dan dua wartawan NDTV yang dipukuli.

Baca juga: Tindak Kekerasan Aparat India, Hasil Cuci Otak Pemerintah Sejak Kolonial

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, KSPI: Buruh Merasa Dirampok Pejabat Berdasi

Nasional
BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Permukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X