Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Sewa Pesawat Garuda atas Permintaan Jokowi, Biaya Lebih Murah

Kompas.com - 28/02/2020, 16:05 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa pihak Istana menyewa pesawat berbadan lebar milik Garuda Indonesia untuk kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.

Menurut Pramono, disewanya pesawat Garuda ini atas keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin biaya kunjungan kerjanya lebih murah.

"Diminta oleh Bapak Presiden membuat perbandingan bagaimana kalau untuk jarak yang jauh ke Amerika itu menyewa Garuda," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

"Dan setelah melakukan perbandingan biayanya menjadi lebih murah sedikit," sambungnya.

Baca juga: Istana Sewa Pesawat Garuda untuk Kunjungan Jokowi ke AS

Pramono menyebutkan, harga yang lebih murah itu karena pesawat Garuda berbadan lebar jenis 777-300 ER tak perlu melakukan transit untuk menempuh jarak jauh.

"Apabila menggunakan pesawat kepresidenan sekarang itu harus transit tiga kali, berdasarkan pengalaman yang dulu. Setiap transit harus mengisi bahan bakar dan dihitung biayanya akhirnya menjadi lebih mahal," kata dia.

"Sudah lebih mahal, capek kemudian, yang diangkut juga terbatas," ujarnya.

Baca juga: Istana Berniat Sewa Pesawat Garuda agar Jokowi Tak Perlu Transit

Pramono menyebutkan, Jokowi akan berangkat ke Amerika Serikat pada pekan kedua bulan Maret mendatang.

Presiden akan menghadiri ASEAN-US Special Summit di Amerika dan sekaligus akan melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu Presiden AS Donald Trump.

Untuk kunjungan lain ke depannya yang juga jaraknya jauh, Pramono menyebutkan, tidak menutup kemungkinan Istana akan kembali menyewa pesawat Garuda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com