Pimpinan DPR Temui Massa Ojol yang Demo di Depan Gedung DPR

Kompas.com - 28/02/2020, 15:46 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menemui massa pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/ TSARINA MAHARANIWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menemui massa pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menemui massa pengemudi ojek online ( ojol) yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Pantauan Kompas.com, Dasco dan Gobel menemui massa aksi di depan gedung pukul 15.30 WIB. Saat sampai di depan gedung, keduanya naik ke atas mobil komando.

Dasco menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa menemui massa aksi.

"Kami minta maaf baru menenui kawan-kawan. Kami sebenarnya hari ini reses," kata Dasco.

Baca juga: Aksi di DPR, Pengemudi Ojol Merasa Masa Depannya Terancam

Mengenai aksi hari ini, massa pengemudi ojol menuntut agar kendaraan roda dua menjadi transportasi khusus terbatas.

Permintaan itu berharap diwujudkan lewat revisi Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Yang kami tuntut hari ini adalah tentang legalitas angkutan roda dua menjadi transportasi khusus terbatas," kata juru bicara Tiposi 2020 (Tahun Ideal Perjuangan Ojol Seluruh Indonesia) Lutfi Iskandar di lokasi.

Lutfi memahami bahwa kendaraan roda dua tidak bisa menjadi transportasi umum.

Namun, dengan kebutuhan masyarakat, ia menilai kendaraan roda dua bisa dikategorikan sebagai transportasi khusus terbatas. Ia menolak jika ojol dihapuskan.

"Kalau jadi transportasi umum kan memang tidak dibenarkan di negara mana pun. Kami minta jadi transporasi khusus terbatas. Jadi kami bisa bawa orang," ujar dia.

Baca juga: Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

"Karena kami punya safety riding. Kalau alasannya dihapuskan karena keselamatan, saya rasa enggak relevan. Karena ojol ini juga ada karena kebutuhan," ucap Lutfi.

Massa aksi telah berkumpul di depan Gedung DPR/MPR sejak pukul 11.45 WIB tadi. Sebelum menggelar aksi, mereka melaksanakan ibadah salat Jumat di lokasi aksi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

Nasional
BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

Nasional
Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Lelang Beragam Ponsel dan Mobil, KPK Hasilkan Rp 1,028 Miliar

Nasional
KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

KPU: Jangan Kita Selalu Berpikir Sanksi, tetapi Aturannya Langgar UU

Nasional
Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kabulkan Permintaan Prabowo, Jokowi Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Disetujui Jokowi, Prabowo Tunjuk 2 Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Menurut Mendagri, Pilkada 2020 Bisa Jadi Momentum Lawan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X