Beredar Foto Diduga Pesawat Baru Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 28/02/2020, 13:48 WIB
Foto  pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia beredar di media sosial. IstimewaFoto pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia beredar di media sosial.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Foto pesawat baru kepresidenan Republik Indonesia beredar di media sosial. Foto itu salah satunya diunggah akun Instagram @avia.pedia di Instagram.

Pesawat tersebut tampak sedang diparkir di sebuah hanggar. Di badan pesawat terdapat lambang negara dan tulisan Republik Indonesia. Namun, belakangan foto yang diunggah akun tersebut sudah tidak bisa diakses.

Kendati demikian, foto pesawat kepresidenan tersebut sudah telanjur viral dan ramai diperbincangkan di dunia maya.

Baca juga: Jokowi Sebut Regulasi Data Center Microsoft di Indonesia Selesai Seminggu

Salah satu yang ikut membahasnya adalah politisi Demokrat Roy Suryo lewat akun Twitter @KMRTRoySuryo2.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, tak ada pembelian pesawat kepresidenan baru.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
Namun, ia mengakui ada rencana Istana untuk menyewa pesawat dari Garuda jika Presiden Joko Widodo hendak melakukan kunjungan luar negeri jarak jauh.

Baca juga: Pesawat Kepresidenan Dipastikan Aman dari Masalah Keretakan

Sebab, pesawat kepresidenan saat ini tak bisa menempuh jarak jauh. Misalnya jika akan ke Amerika Serikat, pesawat kepresidenan saat ini yang berjenis Boeing Business Jet (BBJ) 2 yang berasal dari tipe 737-800 harus melakukan transit.

"Jadi transit itu kan mahal banget," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Kendati demikian, Pratikno menegaskan, sampai saat ini belum ada transaksi untuk penyewaan pesawat Garuda. Transaksi baru akan dilakukan jika Presiden melakukan kunjungan luar negeri dengan jarak jauh.

"Ya nanti kalau ada perjalanan jauh kemungkinan kita baru (sewa)," ujarnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X