KSBSI: Airlangga Hartarto Bikin Gaduh Serikat Buruh

Kompas.com - 27/02/2020, 19:51 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARAFOTO/Akbar Nugroho GumayRatusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuat gaduh serikat buruh karena mengklaim omnibus law RUU Cipta Kerja disetujui buruh.

"Dia (Airlangga Hartarto) membuat kegaduhan di dunia industri, lalu dia melemahkan serikat buruh," ujar Dedi di kantor AJI Jakarta, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: LIPI: RUU Cipta Kerja Lemahkan Posisi Buruh dalam Dewan Pengupahan

Menurutnya, kegaduhan itu muncul ketika Airlangga mengklaim bahwa RUU Cipta Kerja telah mendapat persetujuan dari kalangan buruh.

Dia mengatakan, dengan klaim sepihak itu telah menciptakan kegaduhan di antara kalangan serikat buruh.

Padahal, faktanya buruh sendiri dengan tegas menolak omnibus law.

Di sisi lain, Dedi menuding Airlangga telah melakukan pembohongan publik karena mencatut serikat buruh untuk memperkuat argumentasi terhadap Omnibus Law.

"Menteri perekonomian (Airlangga) menyatakan bahwa serikat pekerja, serikat buruh sudah dilibatkan dalam pembahasan, saya katakan bahwa itu pembohongan publik," tegas Dedi.

Baca juga: Bertemu Perwakilan Buruh, Mahfud Ungkap 3 Persoalan RUU Cipta Kerja

Dia menyatakan klaim Airlangga yang menyebut serikat buruh setuju adalah tidak benar.

Pasalnya, selama proses perancangan draft omnibus law, pemerintah dan serikat buruh tak pernah duduk bersama membahas terkait konsep penyederhanaan aturan tersebut.

Selama ini, lanjut dia, serikat buruh hanya sebatas koordinasi. Itu pun tanpa mengeluarkan dukungan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kita hanya sebatas koordinasi karena dokumen dari awal tidak ada yang dibahas, makanya itu yang saya nyatakan bahwa tidak pernah ada serikat pekerja buruh dilibatkan dalam pembahasan, dokumen itu tidak menerima," ungkap dia.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Belum Dibahas di DPR agar Tak Bikin Gaduh Masyarakat

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah bertemu dengan serikat buruh untuk membahas omnibus law Cipta Lapangan Kerja.

Ia juga menyebut buruh telah menerima aturan yang ada di omnibus law tersebut.

Airlangga mengatakan, dialog itu dilakukan dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh hingga 4 sampai 5 kali pertemuan.

Dia menyebut, hampir semua kelompok pekerja yang diajak bicara telah menyambut baik rencana pemerintah ini.  

"Pada prinsipnya hampir seluruh konfederasi menerima omnibus law ini dan mereka menghendaki agar dilibatkan sebagai mitra dialog," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Keahlian Menjahit Kaum Dhuafa Cirebon, Dompet Dhuafa Gelar Jabar Bagja

Tingkatkan Keahlian Menjahit Kaum Dhuafa Cirebon, Dompet Dhuafa Gelar Jabar Bagja

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X