Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Kompas.com - 27/02/2020, 18:36 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mendesak pimpinan DPR segera menyikapi usul pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya.

Pasalnya usul tersebut tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang hari ini. Benny mengingatkan para pimpinan, bahwa DPR bukan cabang pemerintahan eksekutif.

"Ketua dewan yang sangat kami banggakan, pimpinan, ini bapak dan ibu di depan ini adalah pimpinan dewan. Bukan kantor cabang kekuasaan eksekutif yang bapak dan ibu pimpin," kata Benny dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Waketum Demokrat Pertanyakan Pembentukan Pansus Jiwasraya yang Mandek

Ia mengaku heran mengapa usul Pansus Angket Jiwasraya yang diajukan Demokrat dan PKS belum diproses dan dibacakan dalam rapat paripurna.

Padahal, usul Pansus Angket Jiwasraya telah diserahkan pada 4 Februari 2020.

"Yang kami soalkan pada saat ini adalah, mengapa pimpinan yang sangat kami hormati dan banggakan tidak membacakan usulan para pengusung sebagaimana yang diminta oleh UU MD3 dan peraturan hak dewan," tutur Benny.

Benny yakin para pimpinan memahami betul isi UU MD3 yang memuat aturan mengenai hak dan kewajiban anggota dewan.

Dia meminta pimpinan DPR patuh pada UU dan peraturan yang ada. Ia menegaskan pimpinan tidak punya hak untuk menghalang-halangi usul Pansus Angket Jiwasraya yang telah diajukan Demokrat dan PKS.

"Kami mohon supaya dalam agenda rapat yang akan datang dibacakan usulan pengusul-pengusul mengenai pentingnya Hak Angket Jiwasraya guna menegakkan aturan. Soal ke mana uang Jiwasraya, itu nanti di pansus kita bahas. Dipakai untuk apa, nanti kita diskusikan," kata Benny.

Baca juga: Ingatkan Pimpinan DPR soal Pansus Jiwasraya, Demokrat Sebut Tak Perlu Ada yang Ditakutkan

"Tapi belum apa-apa pimpinan, kok sudah ditutup hak kami ini. Ada apakah?" imbuh dia.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan paripurna kemudian merespons interupsi Benny.

Ia mengucapkan terima kasih atas pesan yang disampaikan Benny.

"Terima kasih Pak Benny sudah mengingatkan," kata Azis.

Selain Azis, pimpinan yang hadir adalah Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X