Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Kompas.com - 27/02/2020, 18:36 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mendesak pimpinan DPR segera menyikapi usul pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya.

Pasalnya usul tersebut tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang hari ini. Benny mengingatkan para pimpinan, bahwa DPR bukan cabang pemerintahan eksekutif.

"Ketua dewan yang sangat kami banggakan, pimpinan, ini bapak dan ibu di depan ini adalah pimpinan dewan. Bukan kantor cabang kekuasaan eksekutif yang bapak dan ibu pimpin," kata Benny dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Waketum Demokrat Pertanyakan Pembentukan Pansus Jiwasraya yang Mandek

Ia mengaku heran mengapa usul Pansus Angket Jiwasraya yang diajukan Demokrat dan PKS belum diproses dan dibacakan dalam rapat paripurna.

Padahal, usul Pansus Angket Jiwasraya telah diserahkan pada 4 Februari 2020.

"Yang kami soalkan pada saat ini adalah, mengapa pimpinan yang sangat kami hormati dan banggakan tidak membacakan usulan para pengusung sebagaimana yang diminta oleh UU MD3 dan peraturan hak dewan," tutur Benny.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Benny yakin para pimpinan memahami betul isi UU MD3 yang memuat aturan mengenai hak dan kewajiban anggota dewan.

Dia meminta pimpinan DPR patuh pada UU dan peraturan yang ada. Ia menegaskan pimpinan tidak punya hak untuk menghalang-halangi usul Pansus Angket Jiwasraya yang telah diajukan Demokrat dan PKS.

"Kami mohon supaya dalam agenda rapat yang akan datang dibacakan usulan pengusul-pengusul mengenai pentingnya Hak Angket Jiwasraya guna menegakkan aturan. Soal ke mana uang Jiwasraya, itu nanti di pansus kita bahas. Dipakai untuk apa, nanti kita diskusikan," kata Benny.

Baca juga: Ingatkan Pimpinan DPR soal Pansus Jiwasraya, Demokrat Sebut Tak Perlu Ada yang Ditakutkan

"Tapi belum apa-apa pimpinan, kok sudah ditutup hak kami ini. Ada apakah?" imbuh dia.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan paripurna kemudian merespons interupsi Benny.

Ia mengucapkan terima kasih atas pesan yang disampaikan Benny.

"Terima kasih Pak Benny sudah mengingatkan," kata Azis.

Selain Azis, pimpinan yang hadir adalah Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X