Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Kompas.com - 27/02/2020, 18:28 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan, akan ada tiga pemilu yang diselenggarakan pada 2024.

Hal ini berdasarkan peraturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kalau kita hitung siklus 5 tahunan, maka pada 2024 kita akan menggelar pilpres dan pileg secara bersamaan pada bulan April. Ini sesuai siklus pilpres dan pileg 2019," ujar Titi usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Kemudian, pilkada secara serentak untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan digelar pada November 2024.

Desain di atas, kata Titi, saat ini masih berlaku karena tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kecuali (nanti) ada perubahan dari pembuat undang-undang," kata Titi.

Baca juga: MK Sarankan 6 Model Pelaksanaan Pemilu Serentak

Maka, berdasarkan putusan MK soal keserentakan pilpres dan pileg, ada sejumlah poin yang disarankan Perludem untuk Pemilu 2024.

Pertama, pada 2024 pemerintah diusulkan hanya melaksanakan pilpres, pemilihan anggota DPR dan pemilihan anggota DPD.

Kedua, pada dua tahun berikutnya, pemerintah menggelar pilkada serentak untuk memilih gubernur, bupati/wali kota dan anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota.

Ketiga, di tahun-tahun berikutnya pemerintah disarankan mempersiapkan pemilu serentak selanjutnya, yakni pada 2029.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Pembagian Pemilu yang Ideal, Nasional dan Lokal

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Nasional
BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

Nasional
Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Nasional
Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak Hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak Hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Nasional
Jaksa Agung: Kejaksaan Tuntaskan 95.000 Kali Sidang Daring

Jaksa Agung: Kejaksaan Tuntaskan 95.000 Kali Sidang Daring

Nasional
Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Nasional
Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Nasional
Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Nasional
Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Nasional
Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Nasional
Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X