Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Kompas.com - 27/02/2020, 17:01 WIB
Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi NasDem DPR Saan Mustopa mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) terkait pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan anggota DPR dan DPD.

Ia mengatakan, 6 model pemilu serentak yang ditawarkan MK bisa dijadikan pilihan bagi DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu.

"Terkait dengan UU pemilu di mana MK memberikan 6 alternatif yang itu bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan ketika DPR membahas maupun merevisi terkait UU pemilu, jadi kita tinggal memilih mana yang paling memungkinkan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: MK Sarankan 6 Model Pelaksanaan Pemilu Serentak

Saan mengatakan, dari enam model Pemilu serentak yang ditawarkan MK, Nasdem lebih condong memilih model yang keempat yaitu pemilu tingkat pusat dan dilanjut dengan pemilu tingkat lokal.

"Kita tetap melihat modelnya tadi, nasional-lokal. Itu yang paling mungkin," ujarnya.

"Jadi nasional ada 3 kotak suara, ada DPR DPD dan Pilpres. Di daerah ada empat kotak suara nanti itu ada gubernur, bupati, walikota terus DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota," pungkasnya.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Pembagian Pemilu yang Ideal, Nasional dan Lokal

Diberitakan, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut majelis hakim MK, keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: MK Putuskan Pilpres Digelar Serentak dengan Pemilihan DPR dan DPD

Majelis hakim MK menegaskan bahwa penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD bertujuan menguatkan sistem presidensial di pemerintahan Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Nasional
Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

Nasional
Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Nasional
Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Nasional
Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X