Kompas.com - 27/02/2020, 16:32 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

"Mungkin (opsi pemilu 7 kotak suara) efisien, hanya akan pemilu sekali, tetapi dari sisi teknis rasanya itu tidak perlu kita pertimbangan," kata dia.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

Pramono melanjutkan, meski putusan MK memberi enam opsi model pelaksanaan pemilu, MK juga sekaligus menegaskan bahwa model yang nantinya diterapkan harus mempertimbangkan sejumlah hal.

Misalnya, harus harus melibatkan publik, tidak berubah-ubah, pelaksanaannya efektif dan mudah dimanajemen, hingga mudah bagi pemilih.

"Satu lagi secepatnya duputuskan agar waktu simulasinya memadai," kata dia.

Baca juga: MK Putuskan Pilpres Digelar Serentak dengan Pemilihan DPR dan DPD

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa keserentakan pemilihan umum yang diatur di Undang-undang Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Artinya, ketiga pemilihan wakil rakyat itu tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Putusan MK soal Keserentakan Pemilu Akhiri Polemik Pemisahan Pilpres dan Pileg

Atas putusannya, MK memberikan enam opsi model pelaksanaan pemilu. Seluruhnya, menggabungkan pemilu presiden, DPR, dan DPD.

Sisanya, MK menyerahkan pada pembuat undang-undang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas Lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas Lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.