Jokowi: Jangan Produk Impor yang Dipajang di Market Place Kita

Kompas.com - 27/02/2020, 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keynote speech, dalam acara Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Hotel Ritz Carlton, di kawasan SCBD Jakarta, Kamis (27/2/2020).
BILL CLINTEN/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo memberikan keynote speech, dalam acara Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Hotel Ritz Carlton, di kawasan SCBD Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, perkembangan ekonomi digital di Indonesia harus memicu pemasaran produk-produk dalam negeri.

Sebab, Presiden menilai banyak produk dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berpotensi menguasai pasar digital.

"Ini penting sekali. Pemasaran produk-produk UMKM. Artinya ekonomi digital kita harus mendorong produksi dalam negeri laku, terjual," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kunci dalam acara Indonesia Digital Economy Summit yang digelar Microsoft di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Jokowi bahkan berharap lewat ekonomi digital, produk UMKM Indonesia bisa menembus pasar dunia.

Baca juga: Sambut Era Ekonomi Digital, Grab Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah DIY

Dengan begitu, akan tercipta lapangan pekerjaaan baru dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan juga bisa terselesaikan.

"Jangan barang impor yang dipasang di marketplace kita," sambung Kepala Negara.

Jokowi juga menekankan produk digital harus berkontribusi memecahkan persoalan krusial di masyarakat. Misalnya, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan terpencil.

"Saya lihat ini juga sudah menyediakan banyak pendanaan untuk usaha mikro dan usaha kecil, saya lihat ini sudah banyak. Termasuk untuk crowdfunding, untuk bantuan sosial. Saya lihat banyak yang bekerja di sini," ujarnya.

Baca juga: Kunjungi UGM, Presiden Singapura Berharap Ada Kerja Sama di Bidang Ekonomi Digital

Kepala Negara menegaskan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar akan pemanfaatan dan perkembangan ekonomi digital di masa mendatang.

Berdasarkan laporan Temasek, pada tahun 2025 mendatang, ekonomi digital Indonesia diprediksi menyentuh angka 130 miliar dolar Amerika. Di tahun 2019 kemarin saja, angka pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat.

Namun, Jokowi menekankan, besarnya potensi itu tak lantas membuat Indonesia berpuas diri.

Baca juga: Lihat Banyak Peluang, Kemenlu Turut Perkuat Ekonomi Digital Indonesia

Untuk itu, Jokowi berjanji pemerintah akan terus bekerja keras menperbaiki ekosistem ekonomi digital, mempermudah sumber pendanaan, mentoring, mempermudah ekosistem kerja sama dgn lembaga-lembaga investasi dunia, serta menyusun regulasi dan birokrasi yang kondusif.

"Kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita," kata Presiden.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X