Kompas.com - 27/02/2020, 13:49 WIB
Terdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTerdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Bambang Tri Joko menilai, asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, merupakan orang dengan kekuasaan luar biasa di Kemenpora.

Menurut Bambang, itu lantaran Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligus orang terdekat Imam di Kemenpora. Sehingga, banyak permintaan Ulum dapat diakomodasi oleh jajaran Kemenpora.

Termasuk menyangkut permintaan-permintaan uang tambahan untuk kepentingan kunjungan kerja Imam.

Hal itu diakui Bambang saat diperiksa sebagai saksi untuk Imam.

Adapun Imam merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Baca juga: Saksi Sebut Staf Imam Nahrawi Tagih 20 Persen Anggaran Satlak Prima

"Ya, Ulum ini selalu mengatasnamakan Terdakwa (Imam). Tidak hanya ke saya, Pak, tapi juga kepada Pak Sesmenpora saat itu, Alfitra Salam. Keputusannya ini sebenarnya ada di level Pak Alfitra. Orang tahu Pak Ulum ini dekat dengan Terdakwa jadi siapapun termasuk protokol. Pada prinsipnya Pak Menpora ini dekat semua dengan pembantunya," kata Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kata Bambang, dana kunjungan kerja yang resmi sudah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan dan sudah ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora.

"Saya dipanggil Pak Sesmen waktu itu, Pak Alfitra Salam. Itu sekitar tahun 2016, ada asprinya Pak Terdakwa (Imam), saudara Ulum menghadap Pak Sesmen. Pak Alfitra menyampaikan bahwa barusan saudara Ulum menghadap beliau dalam rangka keperluan kunjungan terdakwa, karena menurut yang saya tangkap dari keterangan Pak Alfitra adalah kurang. Sehingga minta tambahan," kata Bambang.

Menurut Bambang, Ulum biasanya menyampaikan ke Alfitra bahwa dana per kunjungan Imam Nahrawi berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta.

"Beliau (Alfitra) hanya menyampaikan begitu, terus saya tanya anggaran dari mana, Pak? Karena kami dari Biro Keuangan sudah menyiapkan perjalanan dinas yang masuk dalam DIPA yang resmi. Perjalanan dinas itu kan komponennya penginapan, kemudian uang harian, sampai tiket. Itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Nasional
Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

Nasional
KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Nasional
UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

Nasional
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

Nasional
UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Nasional
Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Nasional
Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X