Kompas.com - 27/02/2020, 13:49 WIB
Terdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTerdakwa asisten mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menunggu dimulainya sidang lanjutan kasus suap penyaluran pembiayaan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Sidang beragenda pemeriksaan lima orang saksi yang dihadirkan JPU KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Bambang Tri Joko menilai, asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, merupakan orang dengan kekuasaan luar biasa di Kemenpora.

Menurut Bambang, itu lantaran Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligus orang terdekat Imam di Kemenpora. Sehingga, banyak permintaan Ulum dapat diakomodasi oleh jajaran Kemenpora.

Termasuk menyangkut permintaan-permintaan uang tambahan untuk kepentingan kunjungan kerja Imam.

Hal itu diakui Bambang saat diperiksa sebagai saksi untuk Imam.

Adapun Imam merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Baca juga: Saksi Sebut Staf Imam Nahrawi Tagih 20 Persen Anggaran Satlak Prima

"Ya, Ulum ini selalu mengatasnamakan Terdakwa (Imam). Tidak hanya ke saya, Pak, tapi juga kepada Pak Sesmenpora saat itu, Alfitra Salam. Keputusannya ini sebenarnya ada di level Pak Alfitra. Orang tahu Pak Ulum ini dekat dengan Terdakwa jadi siapapun termasuk protokol. Pada prinsipnya Pak Menpora ini dekat semua dengan pembantunya," kata Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Padahal, kata Bambang, dana kunjungan kerja yang resmi sudah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan dan sudah ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora.

"Saya dipanggil Pak Sesmen waktu itu, Pak Alfitra Salam. Itu sekitar tahun 2016, ada asprinya Pak Terdakwa (Imam), saudara Ulum menghadap Pak Sesmen. Pak Alfitra menyampaikan bahwa barusan saudara Ulum menghadap beliau dalam rangka keperluan kunjungan terdakwa, karena menurut yang saya tangkap dari keterangan Pak Alfitra adalah kurang. Sehingga minta tambahan," kata Bambang.

Menurut Bambang, Ulum biasanya menyampaikan ke Alfitra bahwa dana per kunjungan Imam Nahrawi berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta.

"Beliau (Alfitra) hanya menyampaikan begitu, terus saya tanya anggaran dari mana, Pak? Karena kami dari Biro Keuangan sudah menyiapkan perjalanan dinas yang masuk dalam DIPA yang resmi. Perjalanan dinas itu kan komponennya penginapan, kemudian uang harian, sampai tiket. Itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nasional
UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

Nasional
Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Mei: Bertambah Tiga, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 156.513 Orang

UPDATE 20 Mei: Bertambah Tiga, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 156.513 Orang

Nasional
Kecewa dengan Pemerintah, Ikappi Minta Kebutuhan Minyak Goreng Dalam Negeri Dipenuhi

Kecewa dengan Pemerintah, Ikappi Minta Kebutuhan Minyak Goreng Dalam Negeri Dipenuhi

Nasional
UPDATE 20 Mei: Tambah 298, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.891.872

UPDATE 20 Mei: Tambah 298, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.891.872

Nasional
Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Nasional
Update: Tambah 250, Total Kasus Covid-19 Capai 6.052.100

Update: Tambah 250, Total Kasus Covid-19 Capai 6.052.100

Nasional
Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Nasional
Satgas: Pelonggaran Bukan Berarti Bebas Tak Pakai Masker di Berbagai Situasi

Satgas: Pelonggaran Bukan Berarti Bebas Tak Pakai Masker di Berbagai Situasi

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Buru Selatan ke PN Ambon

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Buru Selatan ke PN Ambon

Nasional
Napoleon Bonaparte Masih Berstatus Polisi Aktif, Pukat UGM: Sangat Tidak Layak

Napoleon Bonaparte Masih Berstatus Polisi Aktif, Pukat UGM: Sangat Tidak Layak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.