JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Bambang Tri Joko menilai, asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, merupakan orang dengan kekuasaan luar biasa di Kemenpora.
Menurut Bambang, itu lantaran Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligus orang terdekat Imam di Kemenpora. Sehingga, banyak permintaan Ulum dapat diakomodasi oleh jajaran Kemenpora.
Termasuk menyangkut permintaan-permintaan uang tambahan untuk kepentingan kunjungan kerja Imam.
Hal itu diakui Bambang saat diperiksa sebagai saksi untuk Imam.
Adapun Imam merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak.
Baca juga: Saksi Sebut Staf Imam Nahrawi Tagih 20 Persen Anggaran Satlak Prima
"Ya, Ulum ini selalu mengatasnamakan Terdakwa (Imam). Tidak hanya ke saya, Pak, tapi juga kepada Pak Sesmenpora saat itu, Alfitra Salam. Keputusannya ini sebenarnya ada di level Pak Alfitra. Orang tahu Pak Ulum ini dekat dengan Terdakwa jadi siapapun termasuk protokol. Pada prinsipnya Pak Menpora ini dekat semua dengan pembantunya," kata Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Padahal, kata Bambang, dana kunjungan kerja yang resmi sudah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan dan sudah ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora.
"Saya dipanggil Pak Sesmen waktu itu, Pak Alfitra Salam. Itu sekitar tahun 2016, ada asprinya Pak Terdakwa (Imam), saudara Ulum menghadap Pak Sesmen. Pak Alfitra menyampaikan bahwa barusan saudara Ulum menghadap beliau dalam rangka keperluan kunjungan terdakwa, karena menurut yang saya tangkap dari keterangan Pak Alfitra adalah kurang. Sehingga minta tambahan," kata Bambang.
Menurut Bambang, Ulum biasanya menyampaikan ke Alfitra bahwa dana per kunjungan Imam Nahrawi berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta.
"Beliau (Alfitra) hanya menyampaikan begitu, terus saya tanya anggaran dari mana, Pak? Karena kami dari Biro Keuangan sudah menyiapkan perjalanan dinas yang masuk dalam DIPA yang resmi. Perjalanan dinas itu kan komponennya penginapan, kemudian uang harian, sampai tiket. Itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan," kata dia.
Ikut
