Kompas.com - 27/02/2020, 13:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebaiknya tidak dibahas lebih lanjut oleh DPR RI.

Menurut dia, RUU tersebut harus dikembalikan ke pemerintah untuk disusun ulang.

"Mendingan menurut saya dibahas ulang, tapi dengan cara-cara yang partisipatif," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Pro Kontra Omnibus Law Cipta Kerja' di Kantor LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Ditarget Rampung 100 Hari, Bagaimana Nasib Omnibus Law Cipta Kerja Kini?

Bivitri menilai, ada permasalahan cara pandang pemerintah saat menyusun RUU Cipta Kerja.

Cara pandang yang dimaksud, yakni pemerintah dengan mudah merevisi RUU melalui penggantian kata per kata yang dipermasalahkan masyarakat.

Terlebih lagi, jumlah kluster yang dibahas dalam Omnibus Law Cipta Kerja cukup banyak.

"Kenapa saya mengambil sikap ini? karena narasinya mulai yang 'oh kalau enggak suka pasal 170, delete saja, oh kamu enggak suka pasal sekian 68 misalnya, ayo perubahan kamu apa'," ujar Bivitri.

Ia khawatir apabila pasal bermasalah dengan mudah diubah akan membuat tambal sulam dan implementasi RUU Cipta Kerja menjadi lebih buruk dari yang dicita-citakan.

Baca juga: Pemerintah Segera Sosialisasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

"Jadi tambal sulam sekali jadi nanti jangan-jangan pas diimplementasikan malah lebih jelek dari yang didesain waktu awal," ungkap Bivitri.

Adapun pada Rabu (12/2/2020), DPR telah menerima draf serta surat presiden (surpres) Omnibus Law Cipta Kerja.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Nasional
Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Satenya Dibeli Jokowi, Pedagang asal Medan Ingin Diundang ke Istana

Nasional
Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Demokrat Tegaskan Belum Tentukan Nama Capres-Cawapres

Nasional
Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Anggota DPR Minta Panglima TNI Investigasi Meninggalnya Karumkit Merauke

Nasional
Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

Nasional
Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Anggota DPR Usul Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pemilu Terkait DOB Papua

Nasional
Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Konjen RI Tegaskan Visa Haji Furoda Kewenangan Kerajaan Saudi, Kemenag Tak Ikut Campur

Nasional
RUU Pemasyarakatan Akan Disahkan jadi UU Hari Ini

RUU Pemasyarakatan Akan Disahkan jadi UU Hari Ini

Nasional
Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

Densus 88 Dalami Temuan Aliran Dana ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
TNI AL Rekrutmen Prajurit Besar-besaran, Pendaftaran Mulai 11 Juli

TNI AL Rekrutmen Prajurit Besar-besaran, Pendaftaran Mulai 11 Juli

Nasional
ACT Akan Bersurat ke Kemensos Minta Pencabutan Izin PUB Dibatalkan

ACT Akan Bersurat ke Kemensos Minta Pencabutan Izin PUB Dibatalkan

Nasional
Kolonel Nasrudin Resmi Pegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

Kolonel Nasrudin Resmi Pegang Tongkat Komando Danlanmar Jakarta

Nasional
Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Ade Yasin Segera Diadili di PN Tipikor Bandung

Kasus Dugaan Suap Auditor BPK, Ade Yasin Segera Diadili di PN Tipikor Bandung

Nasional
Cara ACT Raup Untung dari Pengelolaan Donasi Menurut PPATK

Cara ACT Raup Untung dari Pengelolaan Donasi Menurut PPATK

Nasional
Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.