Komisi X Rapat Kerja dengan Anies Baswedan Bahas Revitalisasi TIM

Kompas.com - 27/02/2020, 10:35 WIB
Komisi X DPR RI, Kamis (27/2/2020), menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan Dirut Jakpro Dwi Daryato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi X DPR RI, Kamis (27/2/2020), menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan Dirut Jakpro Dwi Daryato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X  DPR RI, Kamis (27/2/2020), menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan Dirut Jakpro Dwi Daryato di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pimpinan rapat kali ini adalah Ketua Komisi X Syaiful Huda didampingi Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian.

"Kami buka Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum," kata Syaiful.

Baca juga: Wartawan Tanya Soal Revitalisasi TIM, Anies: Kita Main Tik Tok Dulu Saja

Syaiful mengatakan, Komisi X ingin Anies Baswedan, Prasetyo, dan Dwi Daryanto menjelaskan polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

"Kami ingin mendengarkan penjelasan dari saudara guberbur mas Anies Ketua DPRD DKI mas Pras dan Dirut Jakpro pak Dwi menyangkut soal isu revitalisasi TIM yang mendapatkan penolakan dari beberapa seniman," ujarnya.

Baca juga: Anies Dipanggil DPR untuk Jelaskan Revitalisasi TIM, Taufik: Enggak Usah Gubernur yang Jawab...

Lebih lanjut, Syaiful mengatakan, para seniman, merasa terganggu dengan revitalisasi tersebut.

Itu karena beredar sejumlah isu yang menyebutkan Pemprov akan membangun hotel dalam revitalisasi tersebut.

Oleh karenanya, ia meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan detail terkait revitalisasi TIM.

"Dalam perbincangan publik ada isu hotel dibangun di sana. Saya kira itu yang kami ingin dapatkan klarifikasi," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X