Komisi III DPR Belum Berencana Hadirkan Tersangka di Rapat Panja Jiwasraya

Kompas.com - 26/02/2020, 23:28 WIB
Anggota Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribu di Polda Sumut, Rabu sore tadi mengatakan tidak meminta BNN dibubarkan melainkan justru mendukungnya jika badan yang menjadio leading sector pemberantasan narkoba itu memiliki greget dalam pemberantasan narkoba di tanah air. KOMPAS.COM/DEWANTOROAnggota Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribu di Polda Sumut, Rabu sore tadi mengatakan tidak meminta BNN dibubarkan melainkan justru mendukungnya jika badan yang menjadio leading sector pemberantasan narkoba itu memiliki greget dalam pemberantasan narkoba di tanah air.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana menghadirkan tersangka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.

Sebelumnya, salah satu tersangka, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro meminta dipanggil Panja Jiwasraya.

"Kita belum ada (rencana menghadirkan tersangka kasus Jiwasraya)," kata Masinton ketika ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).

Kedatangan Masinton ke Bareskrim dalam rangka menghadiri acara pemusnahan 341,6 kilogram sabu dan 51 kilogram ganja oleh polisi hari ini.

Baca juga: Kejagung Minta Keterangan dari Perwakilan 7 Bank terkait Kasus Jiwasraya

Menurut dia, menghadirkan tersangka dalam rapat panja mungkin untuk dilakukan. Kendati demikian, harus jelas dulu apa yang mau digali dari seseorang yang dipanggil.

"Kalau mau menghadirkan seseorang harus jelas, apa yang mau digali. Yang saya rapat kami ketika panja bersama Jampidsus, yang mau kita hadirkan panja itu Pak Tahir (Pemimpin Mayapada Group Dato Sri Tahir), kan belum tersangka," ucap dia.

Masinton mengatakan, rapat Panja Jiwasraya dengan Kejaksaan Agung akan kembali digelar setelah masa reses DPR.

Sebab, rapat sebelumnya pada Selasa (25/2/2020) lalu, rapat batal dilaksanakan.

"Nanti selesai masa reses kita lanjut. Seharusnya kemarin, cuma kemarin karena rapat sama Kumham (jadi batal)," ujar dia.

Adapun DPR mulai reses pada Jumat (28/2/2020) dan masa sidang akan kembali dimulai pada 23 Maret 2020.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X