Soal Hibah Drone, Moeldoko Sebut Tak Ada Imbal Balik Khusus ke Amerika

Kompas.com - 26/02/2020, 19:52 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, tak ada imbal balik khusus yang diberikan Indonesia ke Amerika Serikat atas hibah 14 unit drone Scan Eagle dan 3 unit helikopter Bell 412.

Ia mengatakan, hibah merupakan suatu hal yang biasa dan mekanismenya dilakukan secara resmi sehingga Indonesia tak perlu ada imbal balik khusus.

"Hibah itu kan kita punya skema kerja sama. Hibah itu yo biasalah. Bukan hal baru, bukan hal yang interest-nya enggak ada, enggak ada kepentingan tertentu. Itu bagian dari kerja sama. Jadi bukan sesuatu yang diharamkan, bukan 'Jangan-jangan ada ini'. Karena ini hubungan baik saja," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Kalau ada permintaan kita enggak mau, ngapain," ucap dia.

Baca juga: Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit Drone Scan Eagle dari Amerika Serikat

Ia memastikan, hibah dari Amerika ini tak mengganggu proses pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia.

"Enggaklah. Karena kita dapat F-16 kemarin hibah kan, enggak ada kepentingan yang lain. Hal biasa itu dalam hubungan baik 2 negara," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Komisi I menyetujui Kementerian Pertahanan untuk menerima 14 drone Scan Eagle UAV dan 3 unit helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat.

"Jadi hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk Scan Eagle UAV 14 unit, kemudian 412 helikopter equipment ada 3 unit," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Kendati demikian, Meutya memberikan catatan kepada pemerintah atas penerimaan hibah tersebut.

Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Tentu barangnya diperiksa dulu, kelayakannya diperiksa dulu, kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu dari hibah tersebut," ujar dia. 

Baca juga: Prabowo Mau ke UEA, Luhut: Ada Rencana Kerja Sama Pembuatan Drone

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, pemberian hibah dari Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia adalah hal yang wajar.

Sebab, kedua negara menjalin kerja sama dalam bidang pertahanan. Oleh karenanya, ia meminta publik tidak mencurigai pemberian hibah tersebut.

"Jadi tidak ada perlu kecurigaan yang berlebihan juga, tetapi kehati-hatian perlu. Jadi kita enggak usah berpikir dari sekarang, 'Aduh nanti kalau barangnya bagaimana?' Saya rasa itu tidak strategis, saya rasa kita ambil positifnya dengan prinsip kehati-hatian," ucap dia. 

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, 14 unit drone Scan Eagle dan 3 unit helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat guna memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Baca juga: TNI AU Antisipasi Serangan Teknologi, Termasuk yang Gunakan Drone

Trenggono mengatakan, Kementerian Pertahanan sudah membentuk tim pengkaji untuk melakukan penilaian, apakah hibah alutsista yang diberikan Amerika Serikat layak diterima atau tidak.

"Dari kajian tersebut, Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X