Kompas.com - 26/02/2020, 19:11 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat ditemui di kantornya, Senin (9/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, pihaknya menemukan pelanggaran administrasi atau malaadministrasi terkait kondisi trotoar dan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta.

"Kami fokus soal jembatan penyeberangan, lalu trotoar, JPO, kami melakukan berbagai macam cara, dan umumnya keliatan ada 'mal' nya," kata Adrianus di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).

Menurut dia, contoh malaadministrasi terkait JPO di Jakarta yakni pembiaran terhadap kualitas JPO yang sudah tidak baik.

"Ada pembiaran, pembiaran misal ya ada konstruksi yang tak pas bagi masyarajat, misalnya terlalu menganga, pelat-pelat baja udah enggak ada. Itu contoh pembiaran," ucap dia. 

Baca juga: JPO Pasar Minggu dan Jembatan Gantung Dibuat Artistik dan Dilengkapi Lampu Warna-warni

Adrianus mengatakan, Ombudsman juga telah mengambil langkah terkait dugaan pelanggaran itu dengan memanggil pihak-pihak terkait.

Tentang banjir Jakarta beberapa hari lalu, Ombudsman belum bisa memastikan apakah ada malaadministrasi atau tidak.

Sebab, menurut Adrianus, Ombudsman tengah fokus pada pelanggaran trotoar dan JPO.

Sebelumnya, Ombudsman juga menemukan 52 temuan pelanggaran standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik selama libur Hari Raya Idul Fitri 2019.

"Temuan ini berdasarkan serangkaian pemantauan langsung tanpa pemberitahuan di beberapa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia selama Lebaran," kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Serahkan Laporan Kinerja ke DPR, Ombudsman Minta Dukungan Anggaran

Menurut dia, temuan itu terjadi di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sel tahanan Kejaksaan Agung, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Kemudian, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Kota DKI Jakarta, sejumlah polres dan polsek di bawah Kepolisian Daerah Metro Jaya, serta Depo Plumpang Operation Region III PT Pertamina (Persero).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X