Ini Alasan Anies Baswedan Tak Hadir Rapat Penanganan Banjir di DPR

Kompas.com - 26/02/2020, 16:52 WIB
Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020). Agenda rapat hari ini ditunda karena tidak dihadir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTIRapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (26/2/2020). Agenda rapat hari ini ditunda karena tidak dihadir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Bidang Tata Ruang DKI Jakarta Vera Revina Sari menjelaskan alasan Gubernur Anies Baswedan tidak hadir dalam rapat pembahasan penanganan banjir di Komisi V DPR.

Menurut Vera, Anies tidak dapat hadir karena sedang meninjau titik-titik banjir di Jakarta.

"Pak Anies tidak bisa hadir saat ini karena beliau masih di lapangan, meninjau dampak banjir yang kemarin," kata Vera di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Banjir di Seluruh RW Jakarta Surut, 6.166 Warga Masih Mengungsi

Menurutnya, kegiatan peninjauan lokasi titik banjir tak bisa ditinggalkan Anies.

Vera mengatakan banjir yang terjadi di Jakarta sejak Selasa (25/2/2020) memang tidak terduga. Menurut Vera, Anies akan memenuhi undangan DPR andai banjir tidak melanda Jakarta.

"Enggak bisa (ditinggal), karena kan dampak-dampaknya masih terasa sekarang. Jadi pas saja, mungkin undangannya sebelumnya. Tapi pas tiba-tiba kemarin ada banjir. Kalau kemarin enggak banjir, Insya Allah Pak Anies hadir," tutur dia.

Baca juga: Perumahan Harapan Baru Bekasi Masih Banjir 1,5 Meter

Vera mengatakan undangan untuk Anies itu sudah diterima sejak 11 Februari 2020.

Dia menyebutkan undangan terkait pembahasan penanganan banjir Jabodetabek yang terjadi pada Januari 2020.

"Karena (undangan) untuk banjir yang Januari lho, bukan yang ini. Ini undangan RDP tanggal 11 (Februari)," ujar Vera.

Baca juga: Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Diberitakan, Komisi V DPR memutuskan menunda rapat pembahasanan penanganan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya siang tadi.

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan absen dalam rapat tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim yang diundang dalam rapat juga absen dan diwakilkan.

"Saya setuju rapat ini kita tunda, kita jadwal ulang rapat ini sampai nanti gubernurnya bisa hadir," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X