Anggota Komisi VIII Protes Menteri Agama Tinggalkan Rapat Kerja demi Panggilan Presiden

Kompas.com - 26/02/2020, 13:13 WIB
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020.  ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. RENO ESNIRMenteri Agama (Menag) Fachrul Razi (tengah) didampingi jajarannya, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas pendahuluan dan pembentukan panitia kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/Tahun 2020. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P Samsu Niang mengajukan interupsi dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Samsu Niang menyampaikan protes kepada Fachrul Razi karena tak bisa melanjutkan rapat kerja dengan Komisi VIII.

Ia mengatakan, jika Kementerian Agama tak bisa sepenuhnya mengikuti rapat kerja, sebaiknya memberitahu DPR, sehingga rapat tak perlu dilaksanakan.

"Kami Fraksi PDI-P tidak setuju Pak, kalau hanya sampai jam 12.00 (rapat kerja). Ini wibawa DPR Pak. Kalau kita ditinggalkan gimana caranya mengambil satu keputusan? Kalau Pak Menteri (tak siap), kenapa dijadwalkan rapat?," kata Samsu.

Baca juga: Langkah Kemenag Antisipasi Virus Corona Jangkiti Jemaah Haji

Samsu mengatakan, rapat kerja sudah dijadwalkan jauh-jauh hari untuk melakukan sinergitas bagaimana program dan anggaran Kementerian Agama ke depannya.

Oleh karenanya, ia tak bisa menerima permintaan Menteri Agama Fachrul Razi yang akan meninggalkan rapat.

"Oleh karenanya ya saya pikir, saya tidak setuju. Kalau Pak Menteri mau meninggalkan, hentikan ini rapat. Saya tidak setuju kalau saya dipandang seperti ini. Saya mengawal bapak ini, tapi kalau bapak mau lari, saya nggak setuju," ujarnya.

Baca juga: Catat, Ini Rencana Perjalanan Haji 2020 yang Dikeluarkan Kemenag

Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto melontarkan candaan kepada Fachrul Razi.

Yandri meminta, Fachrul untuk meminta izin kepada Presiden Jokowi, karena masih menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

"Ini yang ngomong partai pemenang Pak Menteri. Coba telfon Pak Jokowi dulu bisa enggak?," ujar Yandri.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, dirinya tak ingin meninggalkan rapat kerja dengan Komisi VIII yang sudah dijadwal jauh-jauh hari.

Baca juga: Kemenag Sebut Polemik Gereja di Karimun Bukan Masalah Intoleransi

Kendati demikian, ia pun tak bisa menolak panggilan dari Presiden Joko Widodo untuk segera ke Istana Kepresidenan.

"Gimana kalau habis saya menadampingi Pak Presiden saya lanjut kembali? Dengan senang hati saya lanjut sampai malam. Tapi kalau ndak sana, ndak baik juga lah. Saya siap balik. Mana orang berani ninggalin Komisi VIII," kata Fachrul.

Fachrul mengatakan, presiden meminta dirinya untuk ditemani bertemu dengan Lembaga Islam Dunia.

Baca juga: Kemenag Adakan Bimtek untuk Penceramah, Bakal Dapat Sertifikat

Oleh karenanya, ia tak bisa memprediksi akan menunda rapat kerja dengan Komisi VIII.

"Tugas ini tidak muncul dua hari yang lalu, sehingga tidak bisa saya prediksikan, baru tadi malam diberitahu untuk mendampingi bapak presiden menerima dirjen lembaga Islam dunia," ujarnya.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan, usulan dari anggota Komisi VIII ditampung oleh pimpinan.

Menurut dia, agenda rapat kerja akan dijadwalkan kembali oleh Komisi VIII.

"Kita akan lanjutkan (rapat) setelah reses dengan agenda hari ini dengan catatan Pak Menteri kalau perlu laporan ke Pak Presiden, jangan dulu dipanggil karena ada rapat dengan komisi 8. Kerja hari ini ditutup," pungkasnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X