Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Kompas.com - 26/02/2020, 12:24 WIB
Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Komisi V DPR mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.

Selain itu, juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, ketiganya tidak hadir dan diwakilkan.

Baca juga: Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V Lasarus dan dinyatakan terbuka untuk umum. Lasarus mengatakan rapat membahas soal peristiwa banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya yang terjadi pada awal tahun 2020.

"Seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020, Jakarta dilanda hujan cukup lebat sehingga terjadi banjir dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit," kata Lasarus.

Dia mengatakan rapat kerja digelar lantaran DPR menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani banjir seringkali terkendala.

"Kami dari Komisi V memandang perlu untuk mengundang menteri serta seluruh pimpinan provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta terkait bagaimana koordinasi menangani banjir yang sebetulnya tiap tahun terjadi," tuturnya.

Baca juga: Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Lasarus pun berharap koordinasi di antara pihak terkait menjadi lebih baik dalam penanganan banjir di Jabodetabek.

"Kami harap ada pola penanganan yang tertata baik, baik kebijakan atau pola komunikasi penanganan ke depan," ujarnya.

Diketahui, pada awal tahun 2020 Jabodetabek dilanda banjir dengan karena akibat hujan lebat. Kemudian, banjir di Jabodetabek kembali terjadi pada Selasa (25/2) juga akibat curah hujan tinggi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X