Komisi V DPR Rapat dengan Menteri PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta, Bahas Penanganan Banjir

Kompas.com - 26/02/2020, 12:24 WIB
Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR menggelar rapat kerja membahas penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Komisi V DPR mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.

Selain itu, juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, ketiganya tidak hadir dan diwakilkan.

Baca juga: Anies: Pengungsi akibat Banjir Berkisar 15.000 Jiwa

Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V Lasarus dan dinyatakan terbuka untuk umum. Lasarus mengatakan rapat membahas soal peristiwa banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya yang terjadi pada awal tahun 2020.

"Seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020, Jakarta dilanda hujan cukup lebat sehingga terjadi banjir dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit," kata Lasarus.

Dia mengatakan rapat kerja digelar lantaran DPR menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani banjir seringkali terkendala.

"Kami dari Komisi V memandang perlu untuk mengundang menteri serta seluruh pimpinan provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta terkait bagaimana koordinasi menangani banjir yang sebetulnya tiap tahun terjadi," tuturnya.

Baca juga: Ditanya Solusi Banjir, Anies: Waspada Saja

Lasarus pun berharap koordinasi di antara pihak terkait menjadi lebih baik dalam penanganan banjir di Jabodetabek.

"Kami harap ada pola penanganan yang tertata baik, baik kebijakan atau pola komunikasi penanganan ke depan," ujarnya.

Diketahui, pada awal tahun 2020 Jabodetabek dilanda banjir dengan karena akibat hujan lebat. Kemudian, banjir di Jabodetabek kembali terjadi pada Selasa (25/2) juga akibat curah hujan tinggi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X