Bawaslu Sebut Netralitas ASN hingga Mahar Politik Jadi Indikasi Kerawanan Pilkada 2020

Kompas.com - 26/02/2020, 09:15 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasar hasil pemetaan Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) mengenai indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020, potensi kerawanan penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota rata-rata berada dalam kategori rawan sedang.

Ada sejumlah persoalan terkait pilkada yang menjadi indikasi kerawanan 261 kabupaten/kota menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020.

Pada dimensi sosial politik, persoalan yang paling banyak muncul adalah tidak netralnya aparatur sipil negara.

"Ketidaknetralan ASN indikatornya berada di 167 kabupaten/kota," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat ditemui di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabilitas Politik

Persoalan lainnya yaitu pemberian uang, barang, atau jasa ke pemilih pada masa kampanye. Potensi ini diindikasikan terjadi di 136 kabupaten/kota.

Lalu, perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota, bahkan provinsi, yang diindikasikan terjadi di 119 kabupaten/kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, di 91 kabupaten/kota, terdapat indikasi penyelenggara pemilu melanggar asas netralitas.

Afif mengatakan, setidaknya, terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki kerawanan tinggi dalam dimensi sosial politik. Daerah itu di antaranya, Kabupaten Manokwari dengan skor 82,19, Kabupaten Mamuju dengan skor 80,44, dan Kota Sungai Penuh dengan skor 76,90.

Persoalan lain dalam penyelenggaraan Pilkada berkaitan dengan dimensi penyelenggaraan pemilu bebas adil.

Pada dimensi ini, persoalan yang paling banyak muncul adalah daftar pemilih Pilkada yang tercantum lebih dari sekali dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Daftar pemilih ganda diindikasikan terjadi di 179 kabupaten/kota," ujar Afif.

Selanjutnya, ada juga persoalan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk DPT, yang diindikasikan terjadi di 138 kabupaten/kota.

Lalu, kesalahan penginputan data hasil perhitungan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPS) diindikasikan terjadi di 134 kabupaten/kota.

Terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki kerawanan tinggi pada dimensi penyelenggaraan pemilu bebas adil, dengan skor tertinggi 88,28 di Kabupaten Manokwari. Kemudian, Kota Makassar dengan skor 76,19, dan Kabupaten Mamuju dengan skor 72,09.

Baca juga: Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Berkaitan dengan dimensi kontestasi, ada sejumlah persoalan yang juga muncul. Persoalan terbanyak adalah alat peraga kampanye yang dipasang tak sesuai aturan.

"Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan diindikasikan terjadi di 133 kabupaten/kota," kata Afif.

Masih dalam dimensi yang sama, persoalan yang juga muncul adalah praktik politik uang yang diindikasikan terjadi di 91 kabupaten/kota.

Lalu praktik mahar politik diindikasikan terjadi di 37 kabupaten/kota, penggunaan fasilitas negara oleh peserta pemilu pada saat kampanye diindikasikan di 37 kabupaten/kota, dan kampanye di luar jadwal diindikasikan di 34 kabupatem/kota.

Pada dimensi ini, wilayah dengan slor tertinggi adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan skor 86,69.

Kemudian Kabupaten Tasikmalaya dengan skor 82,30, dan Kabupaten Ternate dengan skor 79,59.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Berdasar hasil pemetaan, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, menjadi daerah dengan potensi kerawanan Pilkada paling tinggi.

"Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Sementara itu, dari sembilan provinsi yang menggelar Pilkada 2020, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan skor kerawanan tertinggi, yaitu mencapai 86,42.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X