Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Kompas.com - 26/02/2020, 07:28 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD menyatakan indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 yang dikeluarkan Bawaslu akan jadi bahan pertimbangan pemerintah.

"Nanti kita jadi bahan pertimbangan," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Mahfud mengatakan pemerintah juga memiliki versi IKP pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Namun demikian, hasil IKP versi Bawaslu tetap menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka mengamankan Pilkada 2020.

Baca juga: Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

"Yang penting kan Pemilukada (Pilkada) itu harus dijaga segala-galanya. Kita sudah terbiasa dengan peta kerawanan itu," kata dia.

Di sisi lain, Mahfud mengaku berterima kasih kepada Bawaslu karena sudah mengeluarkan IKP. Dia berharap mendapat laporan IKP tersebut.

"Yang dari Bawaslu, terima kasih," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu meluncurkan IKP Pilkada 2020.

Berdasar hasil pemetaan, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, menjadi daerah dengan potensi kerawanan Pilkada paling tinggi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 4.361, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 454.879 Orang

Nasional
Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Besok, Polda Metro Jaya Jadwalkan Pemeriksaan Manajer Keamanan Bandara Soetta dan Saksi Lain terkait Acara Rizieq Shihab

Nasional
Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Bawaslu Minta 228 URL Dihapus karena Langgar Aturan Pilkada dan ITE

Nasional
Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Anggota Komisi III Usul Aktivis HAM Tragedi Semanggi I dan II Hadir dalam RDPU

Nasional
Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X