Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk perpustakaan.

Jika tidak dianggarkan, pemerintah pusat tidak akan menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

"Kita memiliki kemampuan review, otoritas review, nanti dalam review kita lihat, ada enggak dianggarkan untuk perpustakaan ?," ujar Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

"Jika tidak dianggarkan untuk perpustakaan, Dirjen Kuangan Daerah saya perintahkan untuk balikin sana. Mendagri tidak akan tandatangani persetujuannya (RAPBD yang diajukan pemda)," lanjut dia.

Menurut Tito, ketentuan ini berlaku untuk pemerintah provinsi.

Baca juga: Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Jika rancangan anggaran yang dikembalikan itu tetap dieksekusi oleh pemerintah provinsi tanpa tanda tangan Mendagri, Tito menyebut penggunaan dana APBD menjadi ilegal. 

Lebih lanjut Tito menjelaskan, ketentuan di atas juga sama untuk pemerintah kabupaten/kota.

"(Tetapi) untuk kabupaten/kota saya tidak mereview. Tapi saya punya inspektorat. Inspektorat ini memiliki jarangan semi vertikal," katanya.

Inspektorat bisa turun ke kabupaten/kota untuk membuat review, memberikan saran hingga mengajukannya ke penegak hukum jika ada pelanggaran.

"Nanti inspektorat akan saya minta juga membuka semacam sistem pengaduan online. Nanti kalau ada informasi, saya juga akan memberikan edaran untuk rekan-rekan gubernur, wali kota, bupati, untuk menganggarkan bidang perpustakaan ini," tutur Tito.

Sehingga, ke depannya jika ada temuan pemda tidak menganggarkan dana untuk perpustakaan, akan menjadi temuan inspektorat.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyayangkan masih banyak pemda yang belum memahami arti penting minat baca masyarakat.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

"Masih banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca," ujar Tito saat memberikan materi dalam Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

Padahal, kata Tito, minat baca masyarakat penting untuk menentukan arah kemajuan bangsa.

Dia menyebut sudah banyak penelitian internasional yang menyebut minat baca masyarakat Indonesia rendah.