Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Kompas.com - 25/02/2020, 19:28 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta lembaga survei tak mengganggu fokus kerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju dengan memasukkan sejumlah nama menteri sebagai capres potensial dalam hasil survei terkait Pilpres 2024.

Moeldoko juga mengingatkan lembaga survei yang mengukur kinerja menteri kemudian menjadi gaduh saat diumumkan ke publik.

"Ya kalau (diumumkan) di luar sih enggak apa-apa, tapi jangan mengaitkan dengan kinerja menteri. Itu nanti akan kurang baik. Kita semuanya, Presiden konsen kepada tugas dalam negeri yang lain," ujad Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

"Ya silakan lembaga survei mau melihat tapi manakala itu sudah bisa bisa mengganggu kinerja kementerian itu yang kurang bagus ke depannya karena jadi pertunjukan publik dan lain-lain," lanjut dia.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman di sektor ekonomi akibat penyebaran virus corona di sejumlah negara.

"Saya pikir memang situasi sekarang lebih fokus pada ekonomi ya. Kalau masalah politik enggak usah buru-buru lah. Justru situasi ekonomi kita ini banyak turbulensinya bukan hanya karena Indonesia, tapi global ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia," ujar Moeldoko.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

"Pertumbuhan-pertumbuhan (ekonomi) yang terjadi di China dengan kasus (virus corona) ini pengaruhnya harus disikapi dengan baik oleh Indonesia. Kita konsen betul jadi tolong lah jangan bicara politik dulu," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya Indo Barometer merilis survei yang menunjukkan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024.

Ketiganya yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X