Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata

Kompas.com - 25/02/2020, 18:41 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan insentif kepada maskapai penerbangan dan agen perjalanan agar mereka bisa memberikan diskon kepada para wisatawan.

Hal itu dilakukan untuk memacu pariwisata Indonesia yang lesu akibat penyebaran virus corona.

Pemerintah akan memberikan diskon kepada wisatawan domestik sebesar 30 persen untuk 25 kursi di masing-masing pesawat milik maskapai setiap penerbangan.

"Pemerintah memberikan diskon 30 persen untuk di 10 tujuan wisata. Nah, 30 persen itu untuk kuota 25 per seat setiap penerbangan. Untuk setiap penerbangan di 10 destinasi wisata," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Luhut: Pariwisata RI Rugi hingga 500 Juta Dollar AS akibat Virus Corona

"Dan ini berlaku selama tiga bulan, yaitu Maret, April, dan Mei 2020. Dan program ini apabila dirasakan manfaatnya dapat dilanjutkan," lanjut dia.

Ada 10 destinasi wisata yang tiket pesawatnya akan didiskon 30 persen, antara lain Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam dan Bintan.

Adapun, insentif diskon tiket pesawat untuk maskapai penerbangan dan agen perjalanan bagi wisatawan mancanegara mencapai Rp 98,5 miliar.

"Terdiri dari alokasi untuk airlines dan (travel) agent diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar," ujar Airlangga.

"Kemudian, ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar. Ada juga influencer sebanyak Rp 72 miliar," ujar Airlangga lagi.

Baca juga: Skema Insentif untuk Industri Pariwisata Terkait Dampak Corona Diumumkan Hari Ini

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada para pengusaha hotel dan restoran di 10 destinasi tadi dengan meniadakan pajak mereka.

Dengan demikian, mereka bisa menurunkan tarif hotelnya untuk menarik minat wisatawan menginap.

Untuk itu pemerintah akan memberi hibah dan subsidi kepada pemerintah daerah di 10 destinasi wisata tadi untuk mengganti pajak hotel dan restoran yang dinolkan.

"Pemerintah akan mensubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, besarannya sebanyak Rp 3,3 triliun," lanjut Airlangga.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X