Pemerintah Diskon Tiket Pesawat 30 Persen demi Tingkatkan Pariwisata

Kompas.com - 25/02/2020, 18:41 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berkunjung ke Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan insentif kepada maskapai penerbangan dan agen perjalanan agar mereka bisa memberikan diskon kepada para wisatawan.

Hal itu dilakukan untuk memacu pariwisata Indonesia yang lesu akibat penyebaran virus corona.

Pemerintah akan memberikan diskon kepada wisatawan domestik sebesar 30 persen untuk 25 kursi di masing-masing pesawat milik maskapai setiap penerbangan.

"Pemerintah memberikan diskon 30 persen untuk di 10 tujuan wisata. Nah, 30 persen itu untuk kuota 25 per seat setiap penerbangan. Untuk setiap penerbangan di 10 destinasi wisata," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Luhut: Pariwisata RI Rugi hingga 500 Juta Dollar AS akibat Virus Corona

"Dan ini berlaku selama tiga bulan, yaitu Maret, April, dan Mei 2020. Dan program ini apabila dirasakan manfaatnya dapat dilanjutkan," lanjut dia.

Ada 10 destinasi wisata yang tiket pesawatnya akan didiskon 30 persen, antara lain Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam dan Bintan.

Adapun, insentif diskon tiket pesawat untuk maskapai penerbangan dan agen perjalanan bagi wisatawan mancanegara mencapai Rp 98,5 miliar.

"Terdiri dari alokasi untuk airlines dan (travel) agent diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar," ujar Airlangga.

"Kemudian, ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar. Ada juga influencer sebanyak Rp 72 miliar," ujar Airlangga lagi.

Baca juga: Skema Insentif untuk Industri Pariwisata Terkait Dampak Corona Diumumkan Hari Ini

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada para pengusaha hotel dan restoran di 10 destinasi tadi dengan meniadakan pajak mereka.

Dengan demikian, mereka bisa menurunkan tarif hotelnya untuk menarik minat wisatawan menginap.

Untuk itu pemerintah akan memberi hibah dan subsidi kepada pemerintah daerah di 10 destinasi wisata tadi untuk mengganti pajak hotel dan restoran yang dinolkan.

"Pemerintah akan mensubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, besarannya sebanyak Rp 3,3 triliun," lanjut Airlangga.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X