Kompas.com - 25/02/2020, 18:32 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) tidak tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum di perairan lainnya.

"Satgas 115 kami jamin tidak akan tumpang tindih," kata Menteri Edhy dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2/2020), sebagaimana dikutip Antara.

Penegasan Menteri Edhy itu merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus.

Baca juga: Rapat dengan DPR, Menteri KKP Minta Satgas 115 Tetap Ada

Menteri Edhy pun menekankan bahwa Satgas 115 akan terus beroperasi.

"Kalau bisa anggaran (untuk Satgas 115) itu tetap ada," kata dia.

Sebab, kiprahnya menjaga perairan Indonesia cukup mumpuni. Tentunya hal itu disebabkan pula oleh koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) hingga TNI AL.

Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPR RI mempertanyakan tugas dan fungsi Satgas 115 dalam lima tahun terakhir.

Satgas 115 dianggap bisa saja memboroskan anggaran karena dinilai memiliki struktur penggajian anggota yang tidak jelas.

Tugas Satgas 115 pun dinilai sudah mampu diemban oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP alias Ditjen PSDKP.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan tugas dan fungsi Satgas 115 berbeda dengan Dirjen PSDKP.

Dia menyebut, Satgas 115 hanya bekerja untuk kasus-kasus tertentu yang berdampak besar sehingga operasional pun melibatkan beberapa aparat penegak hukum, mulai dari TNI AU hingga Polair.

Baca juga: Satgas 115 Disebut Boros Anggaran, Ini Respons KKP

"Operasional Satgas 115 melibatkan beberapa pihak aparat hukum dan kita bekerja hanya untuk case-case tertentu yang memang magnitude-nya tinggi. Sehingga kita harus bergabung dalam satu ruangan," kata Nilanto dalam RDP KPP bersama DPR RI di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Tak hanya itu, Nilanto menuturkan Satgas 115 kerap bekerja sama dengan badan-badan internasional untuk memberantas berbagai pelanggaran di laut, mulai dari pencurian ikan ilegal hingga penggagalan penyelundupan narkoba.

"Sehingga hari ini kita bisa memperkaya dalam hal peningakatan kapasitas penegakan hukum. Partisipasi indonesia luar biasa, kami melibatkan diri dalam semua unsur," ujar dia.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X