Menteri PUPR: Masalah Drainase jadi Penyebab Banjir Jakarta Hari Ini

Kompas.com - 25/02/2020, 18:12 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diwawancara usai meresmikan rumah susun mahasiswa di kampus Unpad Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020) sore. AAM AMINULLAH/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHMenteri PUPR Basuki Hadimuljono diwawancara usai meresmikan rumah susun mahasiswa di kampus Unpad Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020) sore. AAM AMINULLAH/KOMPAS.com
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai masalah drainase menjadi penyebab utama banjir di sejumlah wilayah di Jakarta pada hari ini. Sebab, tak ada sungai yang meluap.

"Tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di manggarai dan karet, yang lainnya masih (siaga) 4 dan 3," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Untuk kesimpulannya, memang drainasenya. Yang bikin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," sambungnya.

Baca juga: Jakarta Banjir, BMKG Sebut Curah Hujan Tertinggi di Kemayoran

Basuki mengaku Kementerian PUPR juga sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah banjir. Misalnya dengan turut menyediakan pompa di sejumlah titik seperti di Ancol dan Kali Sentiong.

Kementerian PUPR juga sudah berupaya memperbaiki sistem drainase di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti di Kemayoran.

"Kalau di Kemayoran kita sudah review drainase sistemnya termasuk kita besarkan embung Kemayoran. Makanya sekarang underpass sedikit berkurang, 2,4 meter kan tebalnya, karena sebagian sudah masuk ke embung Kemayoran, kemudian kita pompa," kata dia.

Baca juga: Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Saya

 

Menurut dia, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir ini. Ia menegaskan masalah banjir di Ibu kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Hal yang terpenting, pemerintah pusat dan provinsi bisa saling bekerjasama secara efektif.

"Komitmen kami jangan ada duplikasi, pompa mana saja datang duluan. Karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja, tapi kondisi darurat banjir kita bersama," ujar Basuki.

"Saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua," sambungnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X