Kompas.com - 25/02/2020, 16:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah angkat bicara terkait surat edaran yang dijadikan acuan Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk melarang wartawan mengambil gambar saat persidangan berlangsung.

Menurut Abdullah, aturan tersebut sudah ada sejak lama.

"Sidang itu sakral. Aturan itu sudah ada sejak adanya Departemen Kehakiman dahulu. Aturan tersebut universal," kata Abdullah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Terima Surat dari MA, Hakim PN Makassar Larang Sidang Dipotret

Abdullah kemudian menjelaskan bahwa beberapa negara justru memiliki penjagaan ketat bagi jurnalis yang ingin meliput persidangan.

Negara-negara tersebut di antaranya Amerika Serikat dan Singapura.

"Di Singapura jangankan memotret, membawa alat foto saja dilarang. Begitu memotret, langsung dirampas," papar Abdullah.

Saat ditanya apakah surat itu bisa menghalangi kewajiban wartawan mewartakan sebuah fakta, Abdullah tidak merespons pertanyaan tersebut.

Baca juga: Wartawan Tanya Soal Revitalisasi TIM, Anies: Kita Main Tik Tok Dulu Saja

Ketika Kompas.com mencoba menghubunginya melalui telepon, Abdullah juga tidak kunjung mengangkatnya.

Sebelumnya, beberapa hakim di Pengadilan Negeri Makassar melarang wartawan mengambil gambar saat persidangan berlangsung.

Para hakim berpendapat, pengambilan gambar bisa berbuntut pidana. Pelarangan pengambil gambar terjadi di sidang pidana umum, narkotika ataupun tindak pidana korupsi.

Seperti pada sidang kasus penganiayaan taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar Aldama Putra Pongkala.

Baca juga: Sidak ke PN Jakarta Barat, KPK dan MA Temukan Dugaan Gratifikasi Rp 15 Juta

Hakim marah dan melarang langsung awak wartawan yang ingin pemotretan saat sidang berlangsung.

Humas Pengadilan Negeri Makassar Doddi Hendrasakti mengatakan, pelarangan pengambilan gambar saat sidang termaktub dalam surat edaran yang dikeluarkan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Surat edaran Dirjen Peradilan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang 'Tata Cara Menghadiri Sidang di Pengadilan Negeri' lebih jelas dan konkrit penjelasannya," kata Doddi kepada Kompas.com, Senin (24/2/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

Nasional
Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Nasional
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

Nasional
PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Nasional
Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.