Kompas.com - 25/02/2020, 14:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengamankan WNI yang berada di Korea Selatan, terutama di kota Daegu.

Hal tersebut dikarenakan saat ini Korea Selatan telah meningkatkan status kewaspadaan terhadap virus corona pada level tertinggi atau red alert.

Korea Selatan juga menjadi negara dengan wabah terbanyak setelah China.

"Pemerintah diminta segera melakukan langkah cepat untuk mengamankan WNI di Korea Selatan, khususnya yang saat ini berada di kota Daegu. Pasalnya, kota Daegu dinilai sebagai episentrum baru penyebaran virus corona," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Virus Corona di Daegu, Berikut Kontak dan Informasi Penting bagi Wisatawan Indonesia

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah memberikan peringatan kepada WNI yang berada di Negeri Ginseng tersebut.

Namun menurutnya, hal tersebut belum cukup dilakukan untuk memberikan pencegahan.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dilakukan simulasi untuk melakukan evakuasi WNI di Korea apabila dibutuhkan. Termasuk pendataannya.

“Ini kan perkembangan terbaru yang perlu diantisipasi. Saya dengar, WNI di sana juga banyak. Selain kuliah, mereka juga ada pekerja migran. Pemerintah diharapkan tidak terlambat dalam melakukan penanganan," kata dia.

Baca juga: Mengenal Kota Daegu, Tempat Sebagian Besar Kasus Corona di Korea Selatan

Menurut dia, keselamatan WNI harus menjadi prioritas negara meski pelaksanaannya sulit dilakukan.

“Kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Korea Selatan. Tentu tidak sulit untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat. Bahkan, menurut saya, mereka akan memberikan bantuan jika pemerintah kita memang membutuhkan," pungkas dia.

Diketahui, kasus virus corona di Korea Selatan mengalami lonjakan tajam dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Saat Daegu Disebut seperti Kota Hantu akibat Virus Corona di Korea Selatan...

Dalam tujuh hari, pemerintah mengonfirmasi adanya 893 kasus baru dengan 8 kematian, termasuk 60 kasus baru pada Selasa (25/2/2020) ini.

Menurut keterangan Pusat Pengendalian Penyakit Korea (KCDC), dikutip dari AFP (25/2/2020), 60 kasus baru pada Selasa menunjukkan angka terkecil selama empat hari di tempatnya.

Dari kasus-kasus terbaru, 49 berada di selatan kota Daegu dan provinsi Gyeongsang Utara.

Dengan jumlah kasus sebanyak 893 yang dimiliki Korea Selatan saat ini, menjadikannya sebagai negara dengan wabah terbanyak setelah China.

Kondisi ini membuat Pemerintah Korea Selatan meningkatkan status kewaspadaan pada level tertinggi atau red alert.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

PKS Dinilai Lebih Diuntungkan jika Tinggalkan Nasdem-Demokrat dan Gabung dengan KIB

Nasional
DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

DPR Sahkan Johanis Tanak sebagai Capim KPK Pengganti Lili Pintauli

Nasional
Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Menlu Retno: Akhir Pandemi Sudah Tampak di Depan Mata

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.