Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

Kompas.com - 25/02/2020, 14:38 WIB
Para petugas dilengkapi pakaian pelindung menyemprotkan cairan desinfektan di sebuah pasar di daerah Daegu, Korea Selatan, menyusul meluasnya wabah virus corona di negara itu, Minggu (23/2/2020). Penyebaran virus corona hingga hari ini, Senin (24/2/2020), semakin menunjukkan peningkatan di sejumlah negara, seperti Italia, Iran, dan Korea Selatan. AFP/YONHAP/SOUTH KOREA OUTPara petugas dilengkapi pakaian pelindung menyemprotkan cairan desinfektan di sebuah pasar di daerah Daegu, Korea Selatan, menyusul meluasnya wabah virus corona di negara itu, Minggu (23/2/2020). Penyebaran virus corona hingga hari ini, Senin (24/2/2020), semakin menunjukkan peningkatan di sejumlah negara, seperti Italia, Iran, dan Korea Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta segera mengamankan WNI yang berada di Korea Selatan, terutama di kota Daegu.

Hal tersebut dikarenakan saat ini Korea Selatan telah meningkatkan status kewaspadaan terhadap virus corona pada level tertinggi atau red alert.

Korea Selatan juga menjadi negara dengan wabah terbanyak setelah China.

"Pemerintah diminta segera melakukan langkah cepat untuk mengamankan WNI di Korea Selatan, khususnya yang saat ini berada di kota Daegu. Pasalnya, kota Daegu dinilai sebagai episentrum baru penyebaran virus corona," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Virus Corona di Daegu, Berikut Kontak dan Informasi Penting bagi Wisatawan Indonesia

Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah memberikan peringatan kepada WNI yang berada di Negeri Ginseng tersebut.

Namun menurutnya, hal tersebut belum cukup dilakukan untuk memberikan pencegahan.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dilakukan simulasi untuk melakukan evakuasi WNI di Korea apabila dibutuhkan. Termasuk pendataannya.

“Ini kan perkembangan terbaru yang perlu diantisipasi. Saya dengar, WNI di sana juga banyak. Selain kuliah, mereka juga ada pekerja migran. Pemerintah diharapkan tidak terlambat dalam melakukan penanganan," kata dia.

Baca juga: Mengenal Kota Daegu, Tempat Sebagian Besar Kasus Corona di Korea Selatan

Menurut dia, keselamatan WNI harus menjadi prioritas negara meski pelaksanaannya sulit dilakukan.

“Kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah Korea Selatan. Tentu tidak sulit untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat. Bahkan, menurut saya, mereka akan memberikan bantuan jika pemerintah kita memang membutuhkan," pungkas dia.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X