Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Kompas.com - 25/02/2020, 13:35 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri), Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017). Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri), Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017). Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Kini, setelah Jokowi menduduki posisi yang sama untuk dua periode, menurut Adi, ada semacam kerinduan agar Indonesia kembali dipimpin oleh sosok militer.

"Sepertinya siklus sepuluh tahunan ini jadi perhitungan publik supaya dalam lima tahun berikutnya itu adalah dari kalangan militer," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, Prabowo perlu melakukan tiga hal jika ingin elektabilitasnya tetap terjaga hingga 2024 mendatang.

Baca juga: Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Pertama, Prabowo harus menunjukkan kinerja yang baik sebagai Menteri Pertahanan.

Kedua, Prabowo harus bisa meraih simpati tiga jenis pemilih di masyarakat.

"Ketiganya yakni yang suka (aksi) 212, yang tidak suka 212 dan yang merasa tidak ada hubungannya dengan 212. Nah, kalau dia bisa menarik perhatian dari tiga kelompok pemilih ini, apalagi pemilihnya Pak Joko Widodo itu belum menjatuhkan pilihannya sampai sekarang, sebagian besar masih tersebar secara merata ke calon-calon lain," jelas Rico.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Elektabilitas Prabowo Tertinggi untuk Pilpres 2024

Alasan lain, kata Rico, karena pemilih Anies tidak memilih berdasarkan kompetensi.

"Orang yang memilih Anies karena dianggap religius dan dekat dengan ulama. Tidak ada yang salah juga dengan itu. Tapi karakter pemilihnya begitu. Alasan lain, karena faktor personalnya Anies Baswedan dianggap tutur katanya lebih bagus," ungkap Rico.

Sehingga, faktor kompetensi ternyata belum terlalu dipertimbangkan oleh pemilih Anies.

"Itu juga mungkin yang menyebabkan kenapa elektabilitas Anies nomor dua. Ternyata setelah saya sendiri berhadapan dengan datanya, ternyata nomor satu masih Pak Prabowo, bukan Anies Baswedan," katanya.

Baca juga: Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Jika ingin elektabilitasnya naik, Anies disarankan untuk bekerja dengan lebih serius di DKI Jakarta.

"Jadi apa yang dia lakukan sekarang ini sudah ada limitnya. Itu dia baru bisa naikkan kalau dia kinerjanya membaik. Seperti misalnya mengatasi banjir barulah dia bisa naik (elektabilitasnya)," tambah Rico.

Hal itu pun diamini oleh Adi, bahwa salah satu yang menyebabkan elektabilitas Anies kalah dibandingkan tokoh lainnya yaitu persoalan banjir.

Baca juga: Kenapa Prabowo Tak Pernah Lagi Bicara Politik setelah Jadi Menteri Jokowi?

Menurut dia, sejumlah polemik seperti Formula E dan lem aibon tidak cukup ampuh untuk membuat elektabilitasnya turun.

Namun, lain halnya dengan persoalan banjir yang terjadi sejak awal 2020 hingga saat ini.

“Kalau survei sebelumnya semakin Anies dikritik habis-habisnya, orang semakin simpatik kepada Anies. Tapi sekarang dengan banjir, tanpa di-bully pun Anies turun dengan sendirinya," ujarnya.

"Jadi bukan Formula E, bukan buzzer atau lem aibon ya. Hanya banjir yang mengalahkan Anies," tutup Adi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X