Kompas.com - 25/02/2020, 05:30 WIB
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira  di Jakarta, Kamis (21/11/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAPeneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam bentuk omnibus law sebagai draf RUU terburuk hingga saat ini.

Sebab, draf yang disusun dalam waktu singkat ini memuat banyak pasal yang justru merugikan kelompok pekerja.

"Ini kita lihat omnibus law ini ibarat Bandung Bondowoso bangun candi ya. Saya kasihan dengan tenaga ahli di belakangnya yang dipaksa. Dan dalam paksaan yang begitu cepatnya dan tekanan pemilik modal yang luar biasa, hasilnya pasti abal-abal," kata Bhima dalam sebuah diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Ombudsman Sarankan Pemerintah Tarik Draf RUU Cipta Kerja

Ia menjelaskan, salah satu tujuan utama Presiden Joko Widodo mengusulkan RUU ini dibahas di DPR adalah untuk memperlancar investasi ke dalam negeri.

Menurut Bhima, selama ini pertumbuhan investasi di Indonesia cukup positif dalam tahun ke tahun.

Namun yang jadi persoalan kualitas yang dihasilkan dari investasi tersebut yang justru kurang terlihat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dilihat dari mana? Dilihat dari tenaga kerja yang diciptakan. Itu justru mengalami penurunan. Jadi semakin Pak Jokowi menarik investasi masuk, semakin turun tenaga kerja yang terserap," ujar dia.

"Artinya masalah kualitas ini apakah bisa dengan klaster tenaga kerjaan itu omnibus law bisa jadi solusi menarik investasi?" imbuh dia.

Baca juga: Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Bhima pun mempertanyakan kinerja Jokowi dan tim ekonominya yang justru salah paham dengan persoalan investasi ini.

Sebab, bila dilihat pasal per pasal yang ada di dalam draf, hal itu justru berpotensi memperburuk kualitas tenaga kerja yang ada.

"Dan ini menjadi salah satu naskah RUU terburuk sepanjang sejarah republik ini," tandasnya.

Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dianggap tidak memiliki tiga hal.

Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau perlindungan terhadap pendapatan, serta social security atau jaminan sosial terhadap pekerjaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Usut Persoalan Penggunaan NIK oleh WNA untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Lapor Covid-19: Warga DKI Kelas Ekonomi Menengah ke Atas Nilai Vaksinasi Anak Penting

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Panglima TNI Ingatkan Tenaga Kesehatan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 22,21 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Airlangga: Kita Masih Pertimbangkan Kapan Mendorong Mobilitas Masyarakat

Nasional
UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 5 Agustus: Sebaran 35.764 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Perekonomian Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan Komisi XI: Kita Terlepas dari Resesi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Tengah ke Lapas Sukamiskin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X