Soal Penggelapan Dana Infak Masjid Raya Sumbar, DMI Nilai Ironis

Kompas.com - 24/02/2020, 17:11 WIB
Sekjen DMI Imam Addaruquthni di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSekjen DMI Imam Addaruquthni di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat merespons soal penggelapan dana infak Masjid Raya Sumbar yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Daerah Sumatera Barat.

Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruquthni mengatakan, kasus tersebut terjadi bukan dalam konteks kepengurusan masjid.

Apalagi, DMI bukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masjid-masjid yang ada di Tanah Air, tetapi lebih sebagai mitra.

"Itu kebetulan ASN (pelakunya), bukan dalam konteks masjid. Jadi rupanya orang yang tidak bertanggung jawab itu, di samping birokrasi, ke masjid juga dimasuki (penggelapan)," ujar Imam di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Oknum ASN Diduga Gelapkan Infak Masjid dan APBD Rp 1,5 Miliar untuk Foya-foya

DMI menilai, kasus ini ironis. Apalagi, menurut DMI selama ini masjid dinilai sebagai lembaga yang akuntabel. 

"Ini jadi sebuah ironi, karakter dari pengabdi masyarakat yang tidak bertanggung jawab masuk di situ (penggelapan). Ini sebuah kasus saja, kasuistik," ucap Imam. 

"Setiap minggu pasti terbuka laporan dan bisa dicek oleh masyarakat secara sukarela," kata dia.

Diberitakan, seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Daerah Sumatera Barat, YR (45) diduga menggelapkan dana infak Masjid Raya Sumbar dan dana APBD Sumbar sekitar Rp 1,5 miliar.

Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti foya-foya dan untuk keluarga.

Baca juga: Gelapkan Uang Infak Rp 266 Juta, Takmir Masjid Divonis 2,5 Tahun Penjara

 

Inspektorat Sumbar menemukan dana yang digelapkan sebesar Rp 629 juta dari APBD, Rp 862 juta dari infak masjid Raya Sumbar, dan Rp 56 juta dari pajak.

"Ada sekitar Rp 1,5 miliar yang digelapkan oknum ini. Dia adalah bendahara di Biro Bina Mental sekaligus merangkap bendahara Unit Pelaksana Zakat dan bendahara Masjid Raya Sumbar yang dikelola Pemprov Sumbar," kata Kepala Inspektorat Sumbar Mardi yang dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X