Pengamat: Jika Maju Pilpres Lagi, Prabowo Belum Aman

Kompas.com - 24/02/2020, 17:01 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di acara Defence Attache Dinner 2020 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).  Dok. Humas Kementerian PertahananMenteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di acara Defence Attache Dinner 2020 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memprediksi, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan maju dalam kontenstasi Pilpres 2024.

Ia mengacu pada hasil survei Indo Barometer dan Survei Median yang menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo untuk Pilpres 2024 cukup tinggi.

"Prabowo kemungkinan besar maju lagi. Dengan elektabilitas yang saat ini tinggi masih belum menjamin Prabowo menang. Kan masih jauh pertarungan," kata Ujang pada Kompas.com, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Dahnil: Apa Pun Penilaian Survei, Pak Prabowo Ingin Lakukan yang Terbaik

Ujang mengungkap beberapa faktor yang kemungkinan membuat Prabowo maju kembali pada pilpres.

Salah satu alasannya, kata Ujang, Prabowo masih penasaran untuk duduk di kursi presiden.

"Penasaran dan di konstitusi, juga di UU tidak dilarang. Selama tidak ada larangan dalam aturan, Prabowo akan maju," ujar dia. 

Kendati demikian, Ujang mengingatkan, elektabilitas 22,5 persen bukanlah angka yang aman untuk menang.

Menurut dia, untuk aman dan memenangkan Pilpres 2024, Prabowo harus menaikkan elektabilitas sebesar 70 persen.

"Dan elektabilitasnya pun masih di angka 22 persen. Jika ingin aman elektabiltas paling tidak harus menyentuh 70 persen," ucap Ujang.

Baca juga: Jika Sama-sama Maju di 2024, Prabowo Dinilai Tetap Unggul dari Anies Baswedan

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut memiliki elektabilitas paling tinggi untuk Pilpres 2024.

Hal itu merupakan hasil survei Indo Barometer yang dirilis di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan hasil itu diperoleh bila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum berubah sehingga Presiden Joko Widodo tak bisa mencalonkan kembali.

Dalam survei tersebut, ada 22 nama selain Prabowo yang disimulasikan dalam survei sebagai capres.

" Prabowo Subianto unggul (22.5 persen), kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (14.3 persen), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno (8.1 persen)," ujar Qodari saat memaparkan hasil surveinya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X