Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristek Minta BPPT Susun Strategi Nasional Penerapan "Artificial Intelligence"

Kompas.com - 24/02/2020, 16:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia belum memiliki strategi nasional Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Padahal, kata Bambang, AI sangat dibutuhkan untuk pelayanan publik.

Ia pun meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memimpin penyusunan strategi AI nasional.

"Saya sudah meminta BPPT untuk lead strategi AI nasional. Kita belum punya strategi AI nasional," ujar Bambang dalam Rapat Kerja BPPT di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Bappenas akan Menjadi Pilot Project Kecerdasan Buatan Pengganti Eselon III dan IV

Bambang mengatakan, penyusunan strategi AI nasional itu ditargetkan selesai tahun ini.

Untuk mengejar target tersebut, BPPT juga menggandeng ahli dari sejumlah universitas dalam realisasinya.

"Mengapa ini penting, karean AI sangat dibutuhkan terutama untuk pelayanan publik. Kita harus meyakinkan masyarakat, teknologi canggih seperti AI ini harus punya manfaat langsung kepada pelayanan masyarakat," kata Bambang.

Baca juga: Jokowi: Eselon 3 dan 4 Kita Potong, Ganti dengan Kecerdasan Buatan

Rencananya kecerdasan buatan ini akan digunakan untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kependudukan.

"Big datanya harus dikembangkan melalui data science dan data analysis. Ujungnya kita harus bisa membawa AI dan IOT internet of things itu ke dunia industri," kata dia.

Bambang mengatakan, Indonesia sudah harus beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 dengan melakukan digitalisasi.

Dengan demikian, mau tidak mau, kemampuan AI harus diperkuat dan juga harus didukung dengan peta sains dan data analisis yang kuat.

Baca juga: Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Kecerdasan Buatan?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal meniadakan eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga. Hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi birokrasi sehingga tak berbelit-belit.

Jokowi bahkan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengganti eselon 3 dan 4 dengan artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan.

"Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon. Kita punya eselon 1,2,3,4. Yang 3 dan 4 akan kita potong dan saya sudah perintahkan juga ke Menpan-RB diganti dengan AI, kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat," kata Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain merampingkan birokrasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi melalui penyederhanaan regulasi. Presiden mengatakan saat ini terlalu banyak regulasi yang menghambat investasi di Indonesia.

Karenanya, Kepala Negara menuturkan, pemerintah akan segera menyerahkan draf omnibus law kepada DPR agar segera dibahas dan disetujui. Ia optimistis bila omnibus law diloloskan, investasi akan semakin masif masuk ke Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com