Soal Asap Pekat, Sekjen DPR: Sudah "Clear", Tidak Ada Korban

Kompas.com - 24/02/2020, 16:20 WIB
Konferensi pers Sekjen DPR Indra Iskandar bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Konferensi pers Sekjen DPR Indra Iskandar bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan, kemunculan asap di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020) akibat sistem pemadaman api aerosol rusak.

Indra pun menyatakan, saat ini situasi sudah aman. Ia mengatakan, tidak ada korban dalam peristiwa itu.

"Posisinya sekarang clear dan bersih. Tidak ada kerusakan. Tidak ada korban," kata Indra saat konferensi pers di DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Asap Pekat di DPR, Kapolda Metro Jaya Pastikan Bukan Berasal dari Api

Meski demikian, Indra belum dapat memastikan mengapa sistem pemadaman api aerosol itu mengalami kerusakan.

Saat ini, tim dari pemadam kebakaran masih melakukan evaluasi sistem.

"Teman-teman dari pemadam kebakaran sedang meneliti dan evaluasi, apa penyabab aerosol sistemnya terbuka," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan, asap pekat di Gedung Nusantara III DPR bukan bersumber dari api.

Nana mengatakan, tidak ada kebakaran di Gedung DPR.

"Yang ada hanyalah asap. Tidak ada api. Saya pastikan. Tidak ada kebakaran. Memang ada asap tebal," kata Nana.

Baca juga: Muncul Asap Pekat, 4 Mobil Damkar Tiba di Gedung DPR

Ia menyatakan, kemunculan asap disebabkan sistem pemadam aerosol yang eror. Menurut Nana, sistem aerosol di Gedung DPR sangat sensitif.

"Jadi sistem pemadam kebarakan di DPR di ruang lantai 2 itu ada sekitar 10 aerosol. Ada kemungkinan ini eror sehingga menimbulkan semacam pemicu. Karena sangat sensitif," ucap dia.

"Saya sampaikan tidak ada kebakaran. Yang ada bahwa error sistem," kata Nana.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X