Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Publik ke KPK Nomor 4, Pimpinan: Baru 2 Bulan, Sangat Prematur

Kompas.com - 24/02/2020, 15:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya baru bekerja selama dua bulan sehingga terlalu dini untuk menilai kinerja KPK

"Pimpinan KPK yang ada sekarang ini kan baru berusia 2 bulanan, sangat prematur untuk dituntut menunjukkan hasil kerjanya," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (24/2/2020).

Ia menanggapi hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja KPK di urutan keempat. 

Nawawi juga mengungkit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menjadi pijakan kerja pimpinan KPK yang juga baru diberlakukan. 

Baca juga: Firli Bahuri: Presiden Tidak Pernah Mengintervensi Kinerja KPK

Pimpiman KPK periode 2019-2024 baru dilantik pada 20 Desember 2019 lalu, sedangkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK baru berlaku pada 17 Oktober 2019.

Kendati demikian, Nawawi menghormati hasil survei Indo Barometer tersebut. 

"Survei itu karena merupakan hasil kerja yang profesional tentu harus dihargai, begitu juga dngan survei Indo Barometer. Khusus menyangkut KPK, juga dapat diterima, karena lebih banyak disandarkan pada belum terlihatnya hasil kerja," ujar Nawawi.

Dikutip dari Antara, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan presentase 94 persen.

"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/2/2020) kemarin.

Baca juga: Alvara Sebut Kepuasan Publik terhadap KPK Turun, Ini Kata Jubir

Dia mengatakan, meskipun angka kepercayaan publik pada KPK tergolong tinggi (81,8), posisi KPK berada di bawah tiga organisasi lainnya. 

Menurut Qodari, ini tidak biasa terjadi. Biasanya, kata dia, dalam survei yang dilakukan Indo Barometer, KPK masuk dalam tiga besar.

"Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan presiden RI," ujar dia.

Survei Indo Barometer itu digelar 9-15 Januari 2020 dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Adapun margin of error survei sebesar plus minus 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam survei tersebut adalah "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com