Wapres Sebut Indonesia Kurang Kuasai Iptek, Kalah dari Negara Maju Lain

Kompas.com - 24/02/2020, 12:49 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rakernas BPPT di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rakernas BPPT di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam berinovasi sehingga masih kalah dengan negara maju lainnya.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertajuk Penguatan Daya Saing melalui Inovasi, Transformasi Digital, dan Kualitas SDM di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

"Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam, namun karena kurangnya penguasaan iptek dalam berinovasi, maka nilai tambah yang dihasilkan masih kalah dengan negara-negara maju," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Iptek yang Berkembang Harus Tetap Perhatikan Nilai Humaniora

Dengan demikian, kata dia, peningkatan sumber daya iptek untuk meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia sangat penting.

Peranan dari berbagai pihak diperlukan untuk membangun inovasi dan daya saingnya. Antara lain dari bidang industri, pemerintah, dan akademisi.

"Saat ini peran ketiganya masih lemah sehingga inovasi dan daya saing Indonesia tertinggal dari negara lain," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mendorong agar BPPT dapat bekerja sama dengan ketiga pihak tersebut.

Baca juga: Jokowi Minta BPPT Kembangkan Drone untuk Militer

Terlebih, saat ini pemerintah sudah mulai menempatkan iptek sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Visi Misi Presiden 2020-2024, Arahan Presiden, serta Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

"BPPT sebagai lembaga iptek harus dapat diandalkan dalam pengkajian dan penerapannya. Ini penting karena kemampuan menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan iptek-lah yang membedakan tingkat kemajuan suatu bangsa," kata dia.

Menurut Ma'ruf, salah satu tolak ukur keberhasilan BPPT adalah terpakainya inovasi teknologi oleh masyarakat Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X