Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati Jemput WNI di Diamond Princess, Menkes: Taruhannya Besar!

Kompas.com - 24/02/2020, 11:51 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus merumuskan langkah untuk menjemput 74 warga negara Indonesia (WNI) di kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang.

Pemerintah ingin memastikan langkah penjemputan tersebut tidak menyebabkan terjadinya penyebaran virus Corona (Covid-19) di tanah air.

"Pemerintah menjaga yang 260 juta (masyarakat) ini tetap bisa survive sembari kita melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan masyarakat kita yang ada di Jepang," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

"Tidak boleh sekedar kita dipengaruhi oleh sebuah keputusan yang gegabah, tidak boleh. Taruhannya besar sekali. Jadi saya minta juga para media ikut membantu supaya kita green zone," lanjut dia.

Baca juga: Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Apalagi sampai saat ini Indonesia masih bebas dari virus Corona yang pertama kali muncul di Wuhan, China itu.

Sementara, sudah terdapat empat WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang terinfeksi virus Covid-19.

Menurut Terawan, saat ini pemerintah RI dan Jepang masih terus bernegosiasi mengenai dengan cara apa WNI dijemput. Apakah dengan kapal atau pesawat.

Pemerintah juga masih memikirkan langkah penanganan di dalam negeri setelah mereka dipulangkan.

"Harus butuh negosiasi yang detail, yang baik, sehingga apa yang kita lakukan sampai kita diketawain dunia di kemudian hari," kata dia.

Terawan pun mencontohkan sejumlah negara yang sudah buru-buru menjemput warganya dari China, misalnya Amerika Serikat dan Australia.

Menurut Terawan, wabah virus corona merebak di negara itu karena pemerintahnya terburu-buru memulangkan warganya.

Baca juga: Penumpang Diamond Princess Positif Virus Corona Saat Keluar, Metode Karantina Jepang Dipertanyakan

"Contoh sekarang, apa negara yang keburu-buru ngambil, coba, Australia itu kan dari negatif jadi positif kan. Kita mau seperti itu? Amerika sama juga kan? Masak mau ngikutin yang seperti itu?," kata dia.

Menurut dia, Indonesia sangat hati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan badan kesehatan dunia.

Pemerintah tak hanya mengambil keputusan berdasarkan keinginan WNI di kapal Diamond Princess.

"Tapi harus prosedur dan tata caranya jangan mengikuti apa yang mereka inginkan, hanya sekedar secepatnya saja. Kalau cara semau sendiri, bisa membentuk episentrum (penularan virus) baru. Enggak boleh," sambung Terawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com